PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, memimpin Rapat Paripurna untuk membahas permasalahan tata kelola dan tata niaga timah saat ini disertai tuntutan masyarakat di beberapa daerah di wilayah Babel.
Berkenaan hal itu, panitia khusus (Pansus) yang dibentuk untuk menangani masalah ini menyampaikan rekomendasinya di hadapan DPRD dan instansi-instansi terkait di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (15/9/2025).
Penjabat Sekda Provinsi Babel, Fery Afriyanto menyampaikan, agar hasil rekomendasi ini dapat memberikan solusi nyata dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Bangka Belitung.
“Kami sangat mengharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari panitia khusus tentang tata kelola dan tata niaga timah di wilayah Provinsi Kepulauan Babel,” ungkapnya.
Dikatakannya, hal ini sangat penting mengingat provinsi kita belum dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap hasil tambang timah.
Sementara Ketua Pansus Tata Kelola dan Tata Niaga Timah, Taufik Rizani menyebutkan, pihaknya berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Babel.
“Kita sudah melakukan beberapa koordinasi dengan kementerian, lembaga dan instansi-instansi terkait tentang bagaimana masalah tentang tata kelola tersebut,” ujarnya.
Dengan demikian, dari hasil tersebut juga diharapkan dapat mengakhiri konflik kepentingan yang terjadi, baik pada masyarakat dengan perusahaan atau pun pada nelayan dan penambang. (*)
Rekomendasi Pansus Diharapkan Jadi Solusi
