DPRDHEADLINE

Reses di Mendo Barat, Maryam Serap Aspirasi Pendidikan dan Infrastruktur

330
×

Reses di Mendo Barat, Maryam Serap Aspirasi Pendidikan dan Infrastruktur

Sebarkan artikel ini
Reses Anggota DPRD Provinsi Babel, Maryam di Kecamatan Mendo Barat, Jumat (19/9).

‎BANGKA – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maryam, melaksanakan reses masa sidang ketiga tahun pertama di SMAN 2 Mendo Barat, Jumat (19/9/2025).

‎Dalam kegiatan ini, ia menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan pihak sekolah, mulai dari kebutuhan pendidikan hingga infrastruktur nelayan di Desa Kota Kapur.

‎Maryam menuturkan, aspirasi yang disampaikan mencakup kebutuhan jangka pendek, menengah, hingga panjang.

‎Untuk jangka pendek, sekolah membutuhkan sarana prasarana seperti toilet putra dan putri, ruang UKS, ruang BK, hingga ruang OSIS.

Selain itu, pihak sekolah juga mengusulkan adanya gedung pertemuan sebagai penunjang kegiatan siswa.

‎“Kalau kebutuhan sehari-hari, toilet itu prioritas. Termasuk rehab ruang belajar, pagar sekolah, serta lahan parkir yang lebih tertata agar motor anak-anak tidak jauh dari pengawasan,” ujar Maryam.

‎Untuk jangka menengah, ia menyoroti kebutuhan ruang kelas baru di SMAN 2 Mendo Barat mengingat jumlah siswa terus meningkat setiap tahun. Sedangkan dalam jangka panjang, Maryam menilai perlu adanya rumah dinas bagi guru.

‎“Banyak guru yang bertugas di SMAN 2 Mendo Barat ini berasal dari Pangkalpinang, Sungailiat, hingga Jebus. Sebagian harus bolak-balik, ada juga yang ngontrak, sehingga menambah beban mereka,” ungkapnya.

Menurut Maryam, usulan rumah dinas guru ini sangat penting agar para guru lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya.

‎Selain persoalan pendidikan, Maryam juga meninjau tambatan perahu nelayan di Desa Kota Kapur yang sudah roboh akibat abrasi dan tidak berfungsi selama delapan tahun.

Kondisi itu membuat warga terpaksa membangun jembatan darurat dari papan yang diikat tali.

Maryam menyatakan, kalau terus dibiarkan lebih lama justru berbahaya bagi nelayan, karena tambatan itu urat nadi aktivitas mereka.

“Reses ini pakai uang rakyat, maka aspirasi rakyat harus kita serap dan ditindaklanjuti. Tidak selalu harus berupa bangunan, bisa juga berupa regulasi atau kebijakan, tapi yang jelas harus ada hasilnya,” katanya.

Maryam menambahkan, semua aspirasi yang masuk akan dipetakan sesuai skala prioritas, dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah. (inpost.id)