PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar diskusi bersama Direktur Utama PT Timah Tbk di ruang Ketua DPRD, Sabtu (13/9/2025).
Diskusi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Sri Gusjaya, dihadiri pimpinan dan dewan, perwakilan komisi serta Direktur Utama PT Timah TBK, Restu Widiyantoro.
Didit Sri Gusjaya menjelaskan sejumlah poin utama yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Mulai dari harga timah, keterlambatan pembayaran, hingga isu razia oleh satgas.
“Yang disampaikan oleh rekan-rekan. Pertama, bagaimana solusinya agar PT Timah mendapat barang di IUP Timah? Persoalan ini menyangkut harga dan terlambatnya pembayaran,” ungkapnya.
“Ternyata, penentuan harga bukan oleh PT Timah, melainkan di (Kementerian) ESDM. Maka DPRD akan segera melakukan RDP dengan ESDM untuk meminta agar harga timah dinaikkan,” katanya.
Terkait isu keterlambatan pembayaran tiga hingga empat bulan, Didit menegaskan bahwa hal itu dibantah oleh pihak PT Timah.
“Di Timah itu ada mekanismenya. Jadi tidak seperti yang disampaikan,” ujarnya.
Sementara soal isu razia, Didit menyebutkan kabar tersebut tidak benar.
“Ternyata aktivitas razia itu tidak ada, baik oleh satgas PT Timah maupun satgas pusat. Itu hoaks. Satgas yang dibentuk pusat hanya melakukan pemantauan lapangan, bukan aktivitas langsung,” tegasnya.
Didit juga menyinggung peran kolektor timah yang sempat khawatir membeli lantaran isu penangkapan.
“Sudah kami klarifikasi, tidak ada penangkapan. Maka silakan kolektor membeli di IUP PT Timah,” jelasnya.
Selain itu, DPRD mendorong PT Timah meningkatkan produksi, termasuk di kawasan eks PT Koba Tin dan alur Jelitik.
“Pertambangan bisa berjalan, nelayan juga bisa jalan. Kita akan terus perjuangkan agar kawasan ini bisa dioptimalkan,” tuturnya.
DPRD juga meminta PT Timah memetakan wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal dengan masyarakat.
“Kita butuh juga nelayan, kita butuh pariwisata. DPRD akan selalu membantu menjaga eksistensi PT Timah, tapi konflik horizontal harus dihindari,” katanya.
Dalam rapat itu, turut disampaikan pula masukan terkait monopoli kolektor timah dan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Yang terakhir, kami berharap ada progres dari semua masukan yang kami berikan kepada PT Timah. Semua sudah disampaikan secara komprehensif, dan kami harap ditindaklanjuti,” demikian Didit. (inpost.id)
Didit Pimpin Diskusi Bersama Dirut PT Timah
