DPRD Babar Soroti Pelayanan Kesehatan dan Defisit Anggaran Pemda

oleh
Sekretaris DPRD Bangka Barat, Amir Hamzah saat membacakan rekomendasi Pansus saat Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2021, di Gedung Mahligai Betason 2, Kantor DPRD, Kamis ( 28/4/2022 ) siang.

BANGKA BARAT — Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Bangka Barat Tahun 2021 mengantongi 27 catatan penting dari Panitia Khusus ( Pansus ) DPRD Bangka Barat.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Bangka Barat, Amir Hamzah saat Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2021, di Gedung Mahligai Betason 2, Kantor DPRD, Kamis ( 28/4/2022 ) siang.

Dalam rapat yang yang dipimpin Ketua DPRD, Marudur Saragih dan dihadiri segenap anggota dewan, Bupati Bangka Barat, H. Sukirman, para kepala OPD, unsur Forkopimda serta perwakilan instansi vertikal tersebut, Pansus DPRD menyoroti beberapa hal dari LKPJ Bupati yang akan menjadi pekerjaan rumah Pemda Bangka Barat.

Salah satunya terkait peningkatan pelayanan bagi pasien RSUD Sejiran Setason yang menunggu ketersediaan obat – obatan serta penambahan unit ambulans untuk pasien yang dirujuk di luar Bangka Barat.

Disamping itu pelayanan BPJS kesehatan juga ikut disoroti para anggota dewan.

” Untuk pelayanan BPJS Kesehatan gratis perlu ditingkatkan sinergitas dari Puskesmas sampai ke RSUD yang terkendala masalah data (KK,KTP dan sebagainya) yang menimbulkan lambatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Amir Hamzah menyampaikan rekomendasi Pansus DPRD.

DPRD juga menyoroti masalah defisit anggaran yang masih membelit keuangan Pemda. Pansus memandang perlunya dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, antara lain dibutuhkan upaya maksimal untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

” PAD bisa ditingkatkan dengan cara mendata objek pajak yang baru, memaksimalkan terhadap objek yang sudah ada dan mengkaji kembali terhadap seluruh potensi target objek pajak,” sebut Amir.

Amir mengatakan, defisit APBD harus disikapi dengan melakukan koordinasi dengan seluruh OPD dalam menentukan anggaran prioritas.

” Perlu upaya secara maksimal seluruh OPD dalam memperjuangkan dana DAK dalam menyikapi keterbatasan anggaran APBD,” tambahnya.

Hal lain yang menjadi perhatian DPRD yakni upaya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pansus menegaskan perlu tersedianya Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang berkualitas dan penempatannya.

Hal lain yang juga disoroti yakni terkait kualitas pendidikan, baik tenaga pendidik maupun target pendidikan.

Menurut Pansus, perlu dibangun sinergitas dan komunikasi yang baik antara kepala OPD khususnya Dikpora, Satpol PP, Dukcapil serta BLHD dan lainnya dalam menanggapi masukan usulan dan saran dari lembaga DPRD.

” Meningkatkan kualitas pendidikan di Bangka Barat perlu dilakukan upaya dan kajian seperti menempatkan kepala sekolah dan guru dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, lama masa kerja serta pembayaran insentif para guru yang tepat waktu,” tukas Amir.

Amir menambahkan, target pendidikan harus jelas, diikuti dengan SDM yang berkualitas serta terbangunnya sinergitas antara kepala dinas koordinator kecamatan dan kepala sekolah untuk melaksanakan program pendidikan yang berkualitas pula.

” Perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur dengan peningkatan kompetensi dan kualitas kepala dinas, kepala sekolah dan para guru,” tandasnya.

DPRD juga meminta Pemda  segera melakukan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) daerah serta menerapkan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) di Bangka Barat, selain perhatian kepada UMKM serta sarana telekomunikasi di seluruh wilayah.

” Untuk meningkatkan dan menumbuh kembangkan UMKM, maka dinas terkait harus melakukan kerja sama dengan para mitra usaha, guna meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat di desa – desa yang masih terkendala blank spot, perlu dilakukan upaya ketersediaan sarana telekomunikasi,” kata Amir.

Bupati Bangka Barat, H.Sukirman, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak serta mengapresiasi saran dan masukan yang telah disampaikan oleh Pansus DPRD.

” Rekomendasi atas LKPJ merupakan bentuk perhatian besar dan apresiasi tinggi dari DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang akan menjadi sebuah acuan guna keberlangsungan kesinambungan roda pembangunan dan pemerintahan,” ucap Sukirman. ( SK )