PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Solar Subsidi di Ruang Pasir Padi, Senin (30/6/2025).
Sebanyak puluhan pelaku bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Pulau Bangka, serta mitra Pemprov Babel seperti Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas dan BRI turut diundang dalam rakor.
Diungkapkan Hidayat, rakor ini merupakan respons atas keluhan masyarakat umum yang ia terima, baik melalui pesan singkat, media sosial, bahkan keluhan yang disampaikan langsung saat ia blusukan, atau kunjungan kerja di desa-desa berkenaan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi.
“Pada rapat ini saya ingin menyampaikan tiga keluhan masyarakat yang sering saya terima. Pertama, soal komplain masyarakat sulit dapat solar. Kedua, soal BRIZI yang sering merugikan dan ketiga soal premanisme,” ungkapnya.
Hidayat mengaku ingin mengambil langkah tegas terhadap ketiga permasalahan utama tersebut. Namun, keputusan yang ingin teken menjadi keputusan terbaik, dengan mengedepankan asas keadilan, baik bagi pebisnis, Pertamina, pemerintah, maupun masyarakat sebagai konsumen.
“Makanya saya memanggil SPBU, karena yang berurusan langsung dengan masyarakat adalah SPBU. Saya mendengar keluhan masyarakat, dan ingin tahu juga dari seluruh pihak, apa permasalahannya, sehingga ada kesulitan, dan mengakibatkan antrean panjang,” katanya.
Setelah mendengar pemaparan dari masing-masing pihak, Hidayat secara tegas akan mengaktifkan satgas penanganan premanisme, selain akan mengevaluasi kembali kerja sama antara Pemprov Babel dan BRI.
Ia menginginkan dari rapat tersebut akan terjadi evaluasi menyeluruh, dan dapat menjadi jalan keluar terbaik bagi masyarakat.
“Saya sebagai Gubernur tidak bisa mengambil tindakan sendiri, apabila tidak mendengat aspirasi dari bawah. Jadi pemimpin harus mendengar, membuka mata lebar-lebar. Beri saya waktu tiga hari untuk membuat keputusan,” katanya.
Dalam rapat itu, diketahui dari laporan beberapa perwakilan SPBU menyatakan adanya kendala dalam proses pembayaran setiap transaksi solar yang menggunakan fuel card yang diproduksi oleh BRI.
Kerapkali ditemukan adanya gangguan jaringan, sehingga memakan waktu dan berimbas pada antrean.
“Kartu BRI (BRIZI) versi fuel card sering pada saat ingin melakukan pembayaran loading lama. Kedua, kuota terpotong, saldo ada dan ketiga, saldo hilang kuota ada. Ini yang menghambat kami di lapangan,” ujar salah satu perwakilan SPBU.
Sedangkan Pertamina mengaku terbantu dengan adanya fuel card yang sudah dimulai sejak 2019 lalu. Walaupun pada 2024 Pertamina juga sudah meluncurkan program nasional, yakni tepat subsidi nasional.
Pertamina menegaskan akan mengikuti kebijakan Pemprov Babel sepenuhnya dalam upaya memudahkan masyarakat memperoleh bahan bakar subsidi. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
Gubernur Respons Keluhan Masyarakat Soal Solar Subsidi
