PANGKALPINANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, menegaskan bahwa sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan hal yang wajar di tahap awal.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Pemantauan SPPG di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, kehadiran tim pemantau dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg) menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem.
“Kedatangan tim pemantau dari Kemensetneg ini tentu yang dituju pertama nanti SPPG City Hall. Kemudian mereka juga akan melihat langsung ke penerima manfaat, yaitu ke SMPN 6,” ujar Mie Go.
“Mereka datang ke sini mencari masukan dari Pemda dan juga dari pihak SPPG sendiri dalam pelaksanaan program MBG ini,” tambahnya.
Kegiatan pemantauan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang dilakukan di 35 provinsi di Indonesia.
Tim pemantau Kemensetneg meninjau secara langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menilai kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung implementasinya.
Mie Go menegaskan, Pemkot Pangkalpinang siap memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan program berjalan baik dan berkelanjutan.
“Kami nanti akan memberikan masukan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi oleh SPPG, mulai dari perizinan, sertifikat laik, hingga aspek sanitasi dan higienitas,” jelasnya.
“Kami juga akan membawa surat resmi kepada pihak SPPG terkait apa saja yang perlu dipersiapkan? Karena pemerintah daerah punya peran penting dalam menjamin gizi dan kesehatan dari pangan itu sendiri,” katanya. (inpost.id)
Kata Sekda, Persoalan Awal SPPG Jadi Bahan Evaluasi
