BANGKA BARAT – Kondisi keuangan Kabupaten Bangka Barat yang tidak baik – baik saja membuat Bupati Markus harus melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
Penyebab penyesuaian karena pemda terlilit hutang di APBD tahun anggaran 2024 kurang lebih Rp48, 5 miliar kepada pihak ketiga.
“Dan juga ada hutang BPJS Kesehatan kurang lebih Rp12 miliar di tahun berjalan ini,” kata Bupati Bangka Barat, Markus, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (7/7/2025).
“Jadi mau tidak mau setelah saya pikir-pikir secara matang, kami harus menyesuaikan TPP,” ujarnya.
Namun penyesuaian hanya berlaku kepada PNS saja. Sedangkan TPP untuk PPPK tidak ada penyesuaian.
Besarnya nominal TPP yang disesuaikan akan dihitung oleh tim dan akan dilakukan berjenjang, dimulai dari sekretaris daerah dan seterusnya.
“Sebenarnya berat sekali tapi mau tidak mau karena tahun kemarin kita punya hutang begitu besar dan kita sudah ditegur oleh BPK perwakilan wilayah Babel hutang tidak boleh lagi seperti ini,” terang dia.
Ditegaskan Markus, keadaan itu memaksa dirinya sebagai bupati yang baru harus mengambil kebijakan yang cepat dan tepat.
Tapi sekalipun kebijakan cepat dan tepat sudah diambil, APBD Bangka Barat tahun 2025 ini masih dihantui defisit sebesar Rp52 miliar.
“Hal seperti ini seperti yang saya sampaikan di apel tadi hal seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah Bangka Barat,” tukasnya.
Menurut Markus, penyebab masalah ini sampai terjadi karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak cermat dalam menyusun anggaran, sehingga bisa menimbulkan hutang yang besar.
Padahal menurutnya hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Karena itu dirinya harus melakukan banyak penyesuaian, termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan honor kegiatan bupati.
“Jadi bukan hanya penyesuaian TPP, honor-honor bupati pun disesuaikan karena melihat kondisi keuangan kita seperti ini. Jadi ini harus dimaklumi. Ini bukan kesalahan murni dari saya,” jelasnya.
Nomilnal penyesuaian TPP tambah Markus akan dihitung dari bulan Juni. Persentase penyesuaian akan dilakukan secara berjenjang dari sekda, eselon II, eselon III dan seterusnya.
Markus berharap kondisi seperti ini tidak terjadi lagi di tahun depan. Untuk itu di tahun 2025 ini pendapatan daerah akan digenjot dan penyusunan anggaran akan dilakukan dengan cermat, lebih mengutamakan program – program prioritas yang akan dilaksanakan.
“Kita pilih yang prioritas dulu karena kita belum tahu ini karena kondisi tahun ini harus membayar hutang tahun kemarin, tahun depan kita tidak mau lagi sampai terjadi hutang sebesar ini,” katanya.
“Makanya kami harus cermat dan kami akan menggiatkan pendapatan. Itu salah satu (solusi) untuk APBD tahun depan,” imbuh dia. (SK)
Markus Akan Pangkas TPP PNS, Dimulai Dari Sekda
