PANGKALPINANG – Ratusan warga Kabupaten Bangka Selatan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (8/8/2025).
Mereka menuntut pencabutan izin Hutan Tanaman Industri PT Hutan Lestari Raya yang dinilai telah meresahkan dan mengancam lahan pertanian yang dikelola masyarakat secara turun-temurun.
Rodisi, aktivis asal Desa Batu Betumpang, menegaskan masyarakat ingin bukti nyata keberpihakan pemerintah.
“Ibu Rina Tarol memegang data itu dan akan kita bawa juga ke Gubernur. Harapan terakhir kami, HTI harus hengkang dari Bangka Selatan, harus keluar,” tegasnya.
Rosidi mengkritik proses audiensi sebelumnya yang hanya melibatkan dinas terkait dan perangkat desa, tanpa menghadirkan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, hal itu membuat proses sosialisasi terkesan tidak transparan.
“Kami belum pernah ketemu pihak perusahaan. Mereka bilang sudah bertemu tokoh masyarakat, padahal bohong. Yang diajak hanya perangkat desa,” ujarnya.
Rodisi juga menyinggung akar persoalan yang memicu kemarahan warga, yaitu pemasangan plang dan aktivitas penanaman oleh perusahaan di lahan yang diklaim masyarakat sebagai milik mereka.
“Setelah mereka pasang plang dan menanam, barulah ada surat ke masyarakat. Ini memicu keresahan,” katanya.
Rosidi mengapresiasi langkah Ketua DPRD Babel yang telah mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin HTI. Namun, Rodisi menegaskan perjuangan belum selesai.
“Rekomendasi ini akan kami kawal ke gubernur. Kami siap melakukan pergerakan lagi jika tidak ada hasil,” tandasnya.
Rodisi juga meminta pihak kepolisian, mulai dari Kapolsek hingga Kapolres setempat, untuk tidak memberikan ruang bagi aktivitas perusahaan di wilayah konflik tersebut. (inpost.id)
Warga Basel Desak Pemerintah Hentikan HTI PT HLR
