PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan dua Raperda, tentang Pengarusutamaan Bahasa Indonesia, Pelestarian Bahasa Daerah dan Sastra, serta Raperda Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Rapat Paripurna tersebut dipimipin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, dihadiri Penjabat Gubernur Babel, Kepala OPD serta Forkopimda di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Babel, Senin (25/9/2023).
“Tupoksi dari DPRD yang pertama legislasi. Artinya membuat peraturan daerah bersama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada budgeting dan kontroling. Nah, di dalam budgeting tugas kami yang diamanahkan itu tupoksi untuk legisali dan membahas anggaran yaitu, banggar dan TAPD-nya,” kata Herman usai rapat paripurna.
Ia menambahkan, selain membahas Raperda tentang bahasa dan sastra, pihaknya juga menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RAPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024.
“Sebelum itu kita juga telah membahas KUA dan PPAS serta penandatanganan kesepakatan itu. Hari ini ranahnya bahwa Rancangan Perda Provinsi Bangka Belitung sudah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Babel kepada DPRD,” ujarnya.
Oleh karena itu, DPRD akan menindaklanjuti penyampaian tersebut sesegera mungkin, nanti berdasarkan hasil rapat musyawarah di Banmus.
“Kami menyusun jadwal untuk membahas itu. Mudah-mudahan di bulan Oktober itu kita sudah pengesahan Paripurna RAPBD tahun 2024,” ujarnya.
Sementara itu untuk Raperda Penanggulangan Kemiskinan, diharapkan dapat menjadikan Provinsi Babel tingkat kemiskinan paling rendah, bahkan bisa mencapai 0%.
“Tentunya kita tidak sangat berharap ada orang miskin di Bangka Belitung. Oleh karena itu tata cara penanggulangannya pun kita buat dalam sebuah peraturan daerah,” tutup Herman. (Dika)
2 Raperda Ini Dibahas di Rapat Paripurna
