PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Babel, Senin kemarin (31/10/2022).
Penandatanganan MoU ini akan dijadikan dasar oleh pemerintah provinsi dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023.
Pendapatan transfer yang akan diterima Pemprov Babel pada 2023 ini mengalami penurunan sebesar Rp 452.875.098.326,10, bila dibandingkan dengan rencana alokasi dana transfer pada rancangan KUA PPAS 2023, sehingga menyebabkan defisit.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi menyebutkan, adanya defisit anggaran Rp 452 miliar lebih itu harus melakukan efisiensi terhadap kegiatan yang tidak prioritas.
“Pinjaman PT SMI ada 83 Miliar untuk tahun ini. Kita yakin dan percaya masih bisa menjalankan roda pemerintahan ini, karena kita juga ada dana DID, ini informasi Kemendagri. Sehingga yakin dan percaya kegiatan akan bisa kita laksanakan,” ungkap Herman.
Ia berharap, dengan kehadiran Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga sebagai tataran pemerintah pusat, yakni sebagai Dirjen Minerba, bisa menurunkan anggaran untuk Babel.
“Salah satunya mungkin kita tidak hentinya kita berdoa dan berharap, agar royalti timah bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita doa bersama, kita dukung beliau untuk bisa membuat APBD kita semakin baik semasa beliau menjadi Penjabat Gubernur,” ujarnya.
Sementara Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin mengatakan, defisit ini tidak hanya dialami oleh Babel saja, namun semua provinsi juga mengalami hal yang sama.
“Defisit realita kehidupan. Bukan hanya kita saja, tetapi semua provinsi berkurang dana transfernya. Kita sudah antisipasi, tapi menyesuaikan diri dengan kenyataan. Kita akan lihat di mana nanti kita bisa melakukan penghematan? Insya Allah ada jalan,” kata Ridwan.
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan rapat kembali guna membahas detail anggaran tersebut, sejauh mana anggaran sudah disepakati kedua belah pihak.
“Tinggal nanti detail kecilnya kita diskusi. Kita akan berusaha meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi supaya penerimaan kita lebih banyak,” ujarnya.
Terkait dengan pemangkasan anggaran Ridwan belum menjelaskan secara rinci, karena pihaknya akan berdiskusi lebih detail dengan Anggota DPRD Babel.
“Supaya nanti sudah final kita bicarakan, tidak lama lagi. Kalau belanja pegawai kebutuhan walaupun masih ada 30 sekian persen, namun kira akan menyesuaikan dengan program. Kalau saya melihat kita dikasih berapa pun anggaran yang ada kita akan fokus kan pelayanan, namun kenyataan ada defisit kita menyesuaikan diri,” tutupnya. (Dika)
Defisit Rp 452 Milyar
