BANGKA TENGAH — Pejabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, menghadiri forum koordinasi dan sikronisasi dalam rangka Mendorong Penegakan Hukum Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Penyelamatan Kerugian Negara dari Dampak Kejahatan ilegal Mining, di Hotel Novotel, Pangkalan Baru, Selasa (13/12/2022).
Forum kordinasi tentang pertambangan ilegal ini, membahas carut marut sistem pertambangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.
Ridwan Djamaluddin mengatakan, pihaknya menyambut baik forum kordinasi yang digagas oleh Menkopolhukam Republik Indonesia.
“Saya diundang sebagai Dirjen Minerba dan Penjabat Gubernur. Tadi saya sampaikan kita menyambut baik perhatian ini, karena sudah dua kali Menkopulhukam datang ke sini mengadakan rapat tentang PETI,” kata Ridwan.
Menurutnya, ada beberapa pembahasan yang ia tangkap pada forum kordinasi tersebut. Seperti upaya untuk mengurangi kerugian Negara, dan mencegah kerusakan lingkungan dan dampak terhadap masyarakat.
“Saya sampaikan juga bahwa kita sedang dalam program dan semangat yang sama, mengundang beliau-beliau berkenan disini melanjutkan kegiatan dengan senang hati,” ujarnya.
Ridwan menjelaskan, pada kesempatan itu ia bersama stakeholder terkait ingin menata regulasi pertambangan ini sebaik mungkin.
“Intinya semangat sama agar pertambangan ini membawa berkah dan tidak menimbulkan bencana yang harusnya bisa kita tindaklanjuti bersama,” jelasnya. (Dika)
Kambali Bahas Carut Marut Pertambangan
