PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Babel Tahun Anggaran 2023.
Rapat Paripurna tersebut dipimipin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi, dihadiri Penjabat Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu, serta OPD Pemprov dan Forkopimda Babel di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (21/8/2023).
Herman Suhadi, mengatakan RAPBD Perubahan Tahun 2023 sudah disampaikan oleh eksekutif, dan pihaknya akan mengadakan pembahasan mulai hari ini juga.
“Setelah Paripurna ini selanjutnya kita melakukan pembahasan di rapat anggaran antara TAPD dengan Banggar,” kata Herman usai rapat paripurna tersebut.
Menurutnya, perubahan sebagaimana disampaikan RKUA PPAS, pada pembahasan ini pihaknya mengedepankan penyelesaian permasalahan pendidika tingkat SMA dan SMK.
“Karena ketersediaan kelas, Rombel dan semua fasilitas untuk itu dalam rangka mengantisipasi terjadi permasalahan PPDB Tahun 2024 ,itu agar bisa terselesaikan di APBDP ini. Nanti dilanjutkan dengan APBD induk 2024 ,jadi dari APBDP ke APBD induk itu di pertengahan mudah-mudahan selesai dengan cara membangun sekolah baru,” jelas dia.
Sementara Suganda Pandapotan Pasaribu menyampaikan, nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara Perubahan APBD tahun anggaran 2023, telah disepakati dan tandatangani bersama pada tanggal 15 Agustus 2023 yang lalu.
“Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, kami sampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023. Perubahan APBD tahun anggaran 2023 merupakan bentuk peran pemerintah dalam menyikapiasumsi perkiraan laju pertumbuhan ekonomi atas peralihan dari pandemi menuju endemi,” kata Suganda dalam sambutannya.
Ia menambahkan, hal-hal yang mendasari terjadinya perubahan APBD tahun anggaran 2023 antara lain penyesuaian perkembangan keadaan sehingga prioritas pembangunan di daerah dapat terus terjaga, penyesuaian terhadap perubahan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah.
“Serta seoptimal mungkin memanfaatkan sisa saldo anggaran lebih tahun anggaran 2022 yang telah diaudit untuk mencapai target-target kinerja dalam rpd 2023-2026. selain hal tersebut, perubahan apbd tahun anggaran 2023 dilakukan atas dasar penyesuaian pedoman dari peraturan menteri dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi,” ujarnya.
“Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah disesuaikan dengan keputusan menteri dalam negeri ri nomor 050-3708-4 tahun 2020, kemudian dimutakhirkan melalui keputusan menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023,” tambahnya.
Menurutnya, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan i-2023 terhadap triwulan i-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,37 persen. angka ini meningkat dibanding pertumbuhan y-on-y pada triwulan i-2022 yang tumbuh sebesar 3,28 persen.
Lanjutnya, hal ini didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui jumlah penerbangan yang mendekati normal dan kegiatan transportasi yang mulai aktif, serta penjualan beberapa komoditas unggulan yang mulai tumbuh positif. Hal ini diperkuat dengan pengendalian neraca perdagangan dengan menjaga aktivitas impor lebih rendah daripada ekspor.
“APBD Provinsi Babel diprioritaskan kepada pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, demokrasi, pemerintahan, wilayah, pendapatan masyarakat dan lingkungan,” jelasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam dokumen rencana pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan tahap keempat perubahan RPJPD.
Provinsi Babel Tahun 2020-2025 yang fokus pada bidang ekonomi, bidang SDM dan penguatan birokrasi diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi kepulauan bangka belitung 2005-2025 yaitu.
“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang maju, sejahtera dan berwawasan lingkungan 2025”. Visi ini pada dasarnya meletakkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (sustainable growth through poverty) sebagai motor pembangunan di Babel yang selanjutnya akan menggerakkan bidang-bidang pembangunan lainnya, seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dan lainnya,” bebernya.
Masih kata Suganda, sampai dengan saat ini pemerintah provinsi Babel telah 1 kali melakukan perubahan atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
Hal ini dilakukan karena pemerintah Provinsi Babel harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, serta lebih fokus pada belanja-belanja yang menjadi prioritas nasional seperti penanganan stunting, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan ekstrim.
“Sehubungan dengan hal ini, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama saudara ketua, para wakil ketua dan anggota dprd provinsi kepulauan bangka belitung yang telah turut serta, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan terhadap rancangan perubahan APBD TA 2023 ini, serta atas persetujuan tambahan pengalokasian dana bantuan keuangan untuk pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting pada kesepakatan perubahan KUA dan PPAS pada tanggal 15 agustus 2023 yang lalu,” kata Suganda.
Berdasarkan hasil pembahasan badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah pada tanggal 14 sampai dengan 15 agustus 2023 yang lalu sebagaimana yang telah disepakati.
Bahwa gambaran umum rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
1. Target pendapatan daerah dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 2.612.464.914.326,00 triliun atau berkurang sebesar 1%, yang terdiri dari:
A. Pendapatan asli daerah, dianggarkan sebesar Rp 1.039.325.206.396,00 triliun atau naik sebesar 0,1%.
B. Pendapatan transfer, dianggarkan sebesar Rp 1.573.139.707.930,00 triliun atau turun sebesar 1%.
2. Belanja daerah, dianggarkan sebesar Rp 3.488.573.502.087,00 teikiun atau naik sebesar 18%, yang terdiri dari:
a. Belanja operasi dianggarkan sebesar RP 2.185.190.899.586,00 triliun atau naik sebesar 10%.
b. belanja modal dianggarkan sebesar Rp 613.629.280.275,00 atau naik sebesar 25%.
c. belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp 47.333.618.035,00 miliar atau turun sebesar 9%.
d. belanja transferbelanja transfer dianggarkan sebesar Rp 642.419.704.191,00 miliar atau naik sebesar 51%.
3. Pembiayaan daerah pembiayaan daerah ini terdiri dari:
a. penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 959.301.638.953,00 atau naik sebesar 129% yang berasal dari kas daerah, kas lainnya, kas bendahara pengeluaran, kas di blud dan kas bos.
b. pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 83.193.051.192,00 yang terdiri dari pembayaran kembali pinjaman PT SMI.
Lanjut Suganda, demikianlah gambaran singkat mengenai rancangan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belitung Tahun Anggaran 2023.
Kondisi perekonomian saat ini, maka dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang disusun pada rancangan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 ini.
“Kita semua dituntut untuk bekerja keras agar sasaran program dan kegiatan pembangunan tersebut dapat tercapai tanpa mengurangi sikap kehati-hatian dalam menjalankannya. Sikap tersebut merupakan salah satu upaya yang harus kita laksanakan untuk tetap dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, khususnya di negeri serumpun sebalai yang kita cintai ini,” tutup Suganda. (Dika)
Pembahasan Lanjut Setelah Paripurna
