PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait tuntutan masyarakat terhadap realisasi kebun plasma PT Gunung Maras Lestari (GML), Selasa (20/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD Babel itu dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, berserta masyarakat dari delapan desa terdampak operasional perusahaan.
Adapun delapan desa tersebut yakni Desa Bakam, Desa Dalil, Desa Mangka, Desa Mabat, Desa Bukit Layang, Desa Kayu Besi, Desa Sempan, dan Desa Air Duren.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan lima tuntutan utama kepada PT GML. Salah satunya meminta perusahaan segera merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen dari total luas kebun inti.
Selain itu, warga juga meminta pembayaran kompensasi tunai, prioritas pembelian TBS sawit milik masyarakat sekitar, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pemisahan program KKPA dari skema plasma perusahaan.
Didit Srigusjaya mengatakan DPRD telah menerima seluruh aspirasi masyarakat dan akan mengawal persoalan tersebut secara serius.
“Hari ini kami mendengarkan langsung tuntutan masyarakat dari delapan desa yang masuk wilayah operasional PT GML,” ujarnya usai rapat.
Menurut Didit, masyarakat juga menyinggung masa berlaku HGU PT GML seluas sekitar 12 ribu hektare yang akan berakhir pada November 2028.
Didit melanjutkan, warga meminta agar perpanjangan HGU perusahaan tidak diberikan apabila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi.
Namun, pembahasan dalam RDP tersebut belum menghasilkan keputusan final karena adanya pergantian manajemen di internal PT GML.
DPRD Babel akhirnya memutuskan menskors rapat dan akan kembali memanggil manajemen baru perusahaan pada 3 Juni 2026 mendatang.
“Kami ingin mendengar langsung sikap dari manajemen baru PT GML terhadap tuntutan masyarakat,” tegas Didit. (IP)
DPRD Akan Panggil Manajemen Baru PT GML
