BANGKA BARAT – Kapolres Bangka Barat AKBP Ade Zamrah yang hadir pada rapat koordinasi penanggulangan banjir di OR I Setda Kabupaten Bangka Barat ikut menyumbangkan saran dan kritiknya.
Dalam kritiknya Ade mengatakan, kenapa rapat penanggulangan baru dilakukan setelah bencana terjadi. Hal ini sama seperti saat musim kemarau beberapa waktu lalu, ketika itu masyarakat kekurangan air. Sedangkan saat ini rapat digelar setelah banjir merendam rumah warga.
“Hari ini kita rapat menghadapi banjir ketika masyarakat kita rumahnya sudah kemasukan air. Menurut saya cukup ironis. Untungnya saya baru di sini, jadi yang tahun lalu saya tidak tahu seperti apa faktanya. Tapi kalau saya dengar cerita juga sama, rapatnya itu dilaksanakan setelah masyarakat di Culong kebanjiran,” kata Ade Zamrah.
Kapolres berharap ke depan semua pihak bisa lebih mempersiapkan diri, sebab menurut dia semua komponen untuk bencana yang akan dihadapi sudah ada piranti – pirantinya. Salah satunya informasi dari BMKG.
“Contoh, ketika kita bicara tentang masalah kekeringan maupun kebanjiran ini kita punya BMKG. Dan saya yakin nanti kalau BMKG menyampaikan, mereka sudah mempunyai analisa dan prediksi yang sekarang saya katakan lebih akurat, sudah bisa digunakan secara kontekstual,” kata Ade.
“Kalau dulu mungkin dengan hambatan teknologi dan akurasinya masih kurang. Tapi sekarang dengan memanfaatkan data BMKG kita bisa memprediksi lebih awal,” sambungnya.
Dengan mengacu kepada data tersebut kata Ade, persiapan bisa dimulai, misalnya ketika curah hujan tinggi diperkirakan terjadi pada Januari dan Februari, antisipasi masalah banjir dapat dilakukan sejak awal, sebelum dua bulan tersebut.
“Ini mungkin nanti bisa dirasakan oleh wilayah-wilayah yang tahun ini merasakan bencana ataupun kondisi banjir yang ada di wilayah kita. Itu sekedar kritik Pak Wakil Bupati,” ucapnya.
Kapolres juga berharap hal yang sama bisa dilakukan untuk menghadapi musim kemarau, agar masalah kekurangan air bersih tidak terjadi lagi di tahun ini.
Ade juga mencermati lima hal penyebab banjir yang dipaparkan BWS Babel dan hadirin lainnya pada rapat tersebut, yaitu pertambahan penduduk, air laut pasang, infrastruktur, sedimentasi dan sampah serta terakhir penambangan liar.
“Mungkin saya masuk ke dua persoalan yang paling terakhir, sedimentasi sampah dan pertambangan liar,” ujarnya.
Menurut Kapolres, untuk masalah sedimentasi sampah bisa diatasi dengan mengadakan kerja bakti secara gotong – royong seperti yang dilakukan Dandim 0431 Bangka Barat di Pasar Mentok.
Menurut dia semangat gotong – royong merupakan budaya luhur bangsa ini yang sekarang sudah mulai ditinggalkan dan sudah jarang terdengar.
“Ini mungkin kalau Pak Wakil Bupati agak keras sedikit langsung instruksikan saja ( kepada para camat ) harinya kapan, hari ini kita turun semua. Insya Allah persoalan sedimentasi sampah ini kalaupun tidak final pada hari itu setidaknya bisa mengurangi, memberikan dampak yang cukup baik untuk menghindari banjir yang lebih besar,” cetus Ade.
Sedangkan persoalan penambangan liar yang menjadi ranah aparat penegak hukum, Ade minta agar semua pihak ikut berpartisipasi memberikan informasi kepada pihaknya.
Apabila masyarakat menemukan aksi penambangan liar yang lokasinya mengganggu sarana dan prasarana penanganan banjir yang akan berdampak merusak fasilitas yang ada atau aliran sungai dan lain – lain, Kapolres minta agar tidak ragu untuk memberikan informasi.
“Nanti bisa kita upayakan langkah penertiban bersama Satpol PP, TNI karena kita alhamdulillah Bangka Barat sangat kompak dengan ilmu teori kerja sama yang sudah berlangsung hari ini. Komunikasi terjalin, koordinasi terjalin, kolaborasi terjalin. Dan terakhir kita kumpul di ( cafe ) K3, itu teori kerja sama K3,” tutupnya. ( SK )
Sumber: cmnnews.id / portaldutaradio.com
Kritik Kapolres Bangka Barat, Rapat Digelar Setelah Banjir Merendam Rumah Warga
