BANGKA BARAT – Penambahan ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 5 anggota DPRD tidak ditampik Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, akan menambah beban belanja daerah.
Namun semua harus dilakukan sesuai aturan dan tidak bisa dihindari, karena daerah memang membutuhkan.
“Itu mau nggak mau, karena aturannya kan seperti itu. Kemarin kita ada pengangkatan PPPK guru itu sekitar 700 orang, tidak bisa dipungkiri dan itu prioritas guru-guru honor, sekarang kan diangkat semua itu. Dulu yang dikeluhkan orang sekarang diangkat semua itu kita perjuangkan,” kata Bong Ming Ming di ruang kerjanya, Senin (27/5).
Dikatakannya, Pemda melakukan penambahan PNS dan PPPK, karena memang membutuhkan penambahan pegawai.
Maka, Pemda Bangka Barat mengambil langkah kontrak kerja PPPK berdurasi dua tahun guna mengantisipasi bila transfer dari pusat tidak seperti yang diharapkan, sehingga akan membebani daerah nantinya.
“Memang kebutuhan pegawai Bangka Barat itu masih banyak, makanya kita penambahan PPPK dan mengajukan penambahan PNS. Belanja bertambah? Itu resiko. Maka saya bilang kondisi keuangan Bangka Barat hari ini tidak baik-baik saja,” cetus dia.
“Tapi itu bukan berarti kita berdiam diri menyerah begitu saja. Ada langkah-langkah lain yang harus kita lakukan,” sambung dia.
Wabup bersyukur destinasi wisata Bukit Menumbing di Kecamatan Mentok kini menjadi sumber pendapatan cukup besar bagi daerah.
Jika dulunya hanya puluhan juta, kini merangkak naik ke angka ratusan juta rupiah.
Namun kondisi pertambangan timah yang sedang lesu saat ini juga mempengaruhi kocek Pemda.
“Hanya kita kondisi pertimahan kan agak lesu nih berimbas dengan bagi hasil ke Bangka Barat. Kalau pertanyaan membebani, ya, itulah namanya resiko,” terang dia.
“Karena bicara kebutuhan ada dua kebutuhan, kebutuhan kepegawaian dan kemampuan keuangan. Cuma janji pusatkan begitu, ada penambahan PPPK dan PNS ada penambahan transfer pusat,” jelas dia.
Hal lain yang disyukuri Wabup, dengan keberhasilan Bangka Barat mendapatkan Standar Pelayanan Minimal Award dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk 10 besar nasional, maka kucuran dana pusat akan bertambah.
“Nah, upaya-upaya itulah kenapa kita berusaha mengejar LPPD, SPM karena itu adalah salah satu penilaian untuk penambahan transfer dari pusat,” kata dia.
Tapi di samping itu Pemda juga tetap harus menggenjot PAD yang masuk ke dalam daftar 18 program prioritas.
Peningkatan PAD kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini salah satunya akan dilakukan melalui BUMD.
“Cuma persoalannya kan BUMD hari ini dengan aturan terbaru dia harus dengan sistem Online Single Submission itu dia kan harus (berbentuk) PT, perseroan. Dan untuk itu pembuatan BUMD baru harus melalui mekanisme Kemendagri,” ujarnya.
Wabup berharap urusan mendirikan BUMD yang sekarang masih di meja Kemendagri di tahun ini bisa selesai, sehingga dapat segera dibuatkan peraturan daerah.
“Sampai hari ini kan masih di Kemendagri. Mudah-mudahan tahun ini selesai bisa langsung diperdakan dan bisa langsung dijalankan mudah-mudahan dari situ juga bisa terjadi penambahan PAD,” ungkapnya.
Pemda juga memiliki sumber pendapatan lain, yaitu bagi hasil dari perusahaan perkebunan sawit yang nominalnya cukup besar.
“Dari hal-hal lain kadang-kadang kita juga dapat bagi hasil sawit. Dari pusat sekarang ini sudah dapat sekitar 10 miliar. Dengan adanya produk sawit yang baru mudah-mudahan tahun depan ada penambahan. Dari investasi itu kita tahun ini tertinggi se – Babel,” tutupnya. (SK)
Sumber: portaldutaradio.com
Karena Aturannya Seperti Itu
