PANGKALPINANG – Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, memimpin rapat pengendalian inflasi dalam rangka membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah tahun 2024 di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri di Jakarta, Senin (15/07/24).
Rapat itu diikuti oleh seluruh kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia melalui aplikasi Zoom Meeting.
Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadiri oleh Penjabat Sekda, Fery Afriyanto yang mewakili penjabat gubernur.
Fery mengikuti rapat ini di ruang rapat Vidcon Kantor Gubernur Babel, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta beberapa Kepala Perangkat Daerah lainnya.
Mengawali rapat Tito mengatakan, Indonesia dalam hal mengatasi inflasi cukup berhasil, sehingga ada beberapa negara ingin belajar dengan Indonesia dalam hal mengatasi hal ini.
“Trend pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2024 sebesar 5,11 persen lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2023, dibandingkan triwulan 4 tahun 2023, triwulan I tahun 2024 terkontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q) mengikuti pola musiman seperti tahun sebelumnya,” ujarnya.
Inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran (m-to-m%) terjadi pada makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi.
Tito menuturkan, tingkat inflasi di tanah air tingkat provinsi kabupaten / kota per-Juni 2024 (Y-0-Y) Provinsi Babel cukup berhasil menekan inflasi 1, 08 terendah di Indonesia.
Adapun index perkembangan harga bahan pangan Minggu ke-II Juli 2024 komoditas yang mengalami kenaikan cabai rawit di 165 daerah kabupaten dan kota, minyak goreng di 143 daerah kabupaten / kota, dan beras di 113 kabupaten/kota.
Untuk mengatasi kenaikan cabai, Tito Karnavian menganjurkan kepada pemerintah daerah supaya masyarakat menanam cabai setiap rumah 10 batang cabai.
“Masalah kenaikan cabai ini dapat di atasi segera apabila di setiap rumah masyarakat menanam 10 batang cabai di pekarangan rumah, itu bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan harga cabai pasti turun,” kata Tito.
Dalam kesempatan itu ia mengatakan saat ini sedang terjadi krisis pangan dunia, akibat kejadian El Nino pada tahun 2014, 2015, dan 2023 untuk itu pemerintah telah melakukan antisipasi dengan memperluas areal pertanian.
Adapun penyebab menurunnya produksi padi di Indonesia akibat beberapa hal, seperti pengurangan pupuk 50 %, petani tidak bisa mengunakan kartu tani sebanyak 17-20 %, kekeringan, irigasi kurang baik, dan kekurangan PPL.
Pemerintah saat ini melakukan terobosan untuk meningkatkan produksi padi agar bisa swasembada pangan dengan melakukan beberapa langkah yaitu melakukan pembagian pompanisasi untuk persawahan seluas 1 juta hektar, optimalisasi lahan rawa 1 juta hektar.
Kemudian cetak sawah baru 3 juta hektar, rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta hektar, optimalisasi 61 waduk, aplikasi teknologi pertanian modern, penambahan jumlah penyuluh pertanian, serta beberapa hal penting lainnya untuk meningkatkan produksi padi di Indonesia.
Mendagri juga mengingatkan kepala daerah untuk mengantisipasi ancaman kekeringan yang akan terjadi pada bulan Agustus dan September mendatang.
Untuk di ketahui penyaluran pupuk bersubsidi nasional sudah mencapai 65,2 ,% dari alokasi awal yang di tetapkan dalam Kepmentan 744/2023.
Dalam rapat kali ini juga membahas terkait mengenai rencana pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio di daerah.
Di Indonesia cakupan imunisasi dasar lengkap turun dari 84,2 % pada tahun 2020 menjadi 79,6% pada tahun 2021 menjadikan anak-anak di seluruh Indonesia beresiko lebih besar tertular penyakit yang dapat di cegah dengan vaksin seperti difteri, tetanus, campak, rubella, dan polio.
Sementara notifikasi kasus TB tahun 2024 sebanyak 393 ribu sampai akhir Juni 2024.
Sementara Fery Afriyanto mengatakan, apa yang dikatakan oleh Mendagri baik dalam mengatasi inflasi, penanganan penyakit TBC dan mengatasi penerapan imunisasi penyakit polio, tentunya Pemprov Babel telah mempersiapkannya sesuai yang dianjurkan.
“Syukur alhamdulillah, dalam hal mengatasi inflasi kita cukup baik, mudah-mudahan ke depannya ekonomi kita lebih baik,” kata dia. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
