BELITUNG – Kehadiran sistem birokrasi yang baik tentu akan banyak memberikan manfaat pada tata kelola pemerintahan, terutama segi efisiensi, manajemen yang mudah, pembagian kerja yang jelas, kejelasan, kepercayaan publik, kinerja organisasi yang meningkat, identifikasi masalah yang jelas, serta keberlanjutan finansial.
Dalam mewujudkan hal itu tentu pula ada berbagai strategi yang bisa dilakukan, seperti yang disampaikan oleh Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yuri Kemal Fadlullah, Selasa (12/11/2024).
Lanjut Yuri, adapun strategi untuk memperbaiki tata kelola birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik agar efisien dan efektif bisa melibatkan beberapa langkah utama, diantaranya :
1. Digitalisasi Proses Layanan Publik;
Mengintegrasikan teknologi digital dalam layanan publik, seperti sistem e-government, yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara online.
Ini mengurangi waktu tunggu, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan transparansi. Tentunya hal ini juga dibarengi dengan adanya mekanisme evaluatif yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, sehingga terjadi suatu indikator keberhasilan dan kepuasan atas pelaksanaannya.
2. Pemangkasan Prosedur Birokrasi;
Meninjau ulang dan menyederhanakan proses birokrasi yang berbelit. Dengan memangkas prosedur yang tidak efisien, layanan bisa diberikan lebih cepat, mengurangi kendala administratif yang sering menghambat produktivitas.
Selain itu juga, perlu dilakukan suatu identifikasi baik dari segi regulasi maupun kebijakan apakah terjadi tumpang tindih ataupun kesulitan dalam implementasinya.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM secara berkala untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan integritas pegawai negeri. Ini akan menghasilkan staf yang lebih kompeten dan responsif dalam memberikan pelayanan.
4. Penerapan Sistem Evaluasi dan Pengawasan yang Ketat;
Menerapkan sistem pengawasan kinerja untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pelayanan. Penilaian berkala bisa membantu meninjau area-area yang memerlukan peningkatan, dan memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas;
Memastikan bahwa semua kegiatan birokrasi dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Transparansi akan meminimalisasi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
6. Desentralisasi Layanan;
Menghadirkan layanan ke tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat (misalnya, tingkat kecamatan atau kelurahan). Dengan desentralisasi, pelayanan publik dapat diberikan lebih cepat, responsif dan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
7. Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan;
Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi layanan publik. Partisipasi masyarakat dapat menjadi sarana umpan balik yang berharga dan menjadikan layanan lebih relevan dengan kebutuhan publik.
“Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pemerintah dapat menyelenggarakan tata kelola yang lebih efisien dan efektif serta memberikan pelayanan publik yang lebih optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan pemerintahan yang terpercaya,” pungkas Yuri Kemal.
Namun demikian tambahnya, diharapkan birokrasi yang berjalan ini tidak terlalu mekanistik dan kaku, yakni hanya berkutat pada kinerja dan proses, namun juga birokrasi lebih bertujuan kepada output yakni tingkat kepuasan dan pelayanan masyarakat yang lebih utamanya.
Sensitifitas birokrasi juga diperlukan baik dalam pola rekrutmen maupun penempatan pada pos-pos yang tepat. Hal ini senada juga dengan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian panrb, yang diharapkan terus berevolusi agar memberikan pelayanan optimal dan kemudahan bagi masyarakat. (*)
Sumber: tim media
