BANGKA – Puluhan warga perwakilan Kelurahan Parit Padang dan sekitarnya menghadiri reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agam Dliya Ul-haq. Berbagai permasalahan yang menjadi aspirasi juga disampaikan oleh peserta yang hadir.
Reses hari kedua yang digelar di rumah kediamannya di Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Sabtu (18/01/2025) malam ini, Agam juga idampingi oleh sejumlah pejabat dari Pemprov Babel yang merupakan mitra Komisi IV, antara lain Biro Kesra, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Tercatat aspirasi warga Kelurahan Parit Padang dan sekitarnya yang disampaikan kepada Agam antara lain:
1. Permohonan bantuan perbaikan gedung Muslimat PCNU Sungailiat, mengingat banyaknya aktivitas kegiatan belajar mengajar dan kegiatan keagamaan di gedung tersebut.
2. Permintaan bantuan dana hibah untuk Masjid Miftahul Jannah, Masjid Nurul Huda dan perkuburan di Kelurahan Parit Padang.
3. Tidak tertatanya parkir di perkuburan Kelurahan parit padang, yang disebabkan tidak adanya akses jalan dan tempat khusus parkir yang memadai. Masyarakat meminta dan berharap agar pemerintah daerah dapat mengaspal jalan untuk masuk ke perkuburan tersebut.
4. Sering terjadinya banjir di RT 05 Kelurahan Parit Padang, tepatnya di depan RSJD (belakang SPBU). Kaling meminta agar pemerintah daerah dapat membuatkan talud di wilayah tersebut untuk meminimalisir banjir tersebut.
5. Kurangnya lampu penerangan jalan di sekitaran Kelurahan Parit padang. Kaling juga meminta agar pemerintah dapat lebih memperhatikan hal tersebut.
6. Banyaknya jalan di sekitaran Kelurahan Parit Padang yang kurang memadai (rusak). Kaling memohon sekiranya pemerintah daerah dapat merehab jalan tersebut.
7. Terdapat keluhan dari ketua RT setempat, tentang kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan Ketua RT. Mohon kiranya agar pemerintah provinsi dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupeten untuk mengatasi hal tersebut.
8. Meminta kepada pemerintah daerah agar dapat lebih memperhatikan kesejahteraan guru TK/TPA serta ustadz dan ustadzah yang mengajar ngaji.
9. Terkendala modal, pelaku UMKM juga meminta kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan bantuan modal.
10. Masyarakat meminta kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan bantuan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu yang ingin melanjutkan sekolah ke universitas.
11. Masyarakat meminta kepada pemerintah provinsi agar dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk memberikan jaminan kesehatan, akomodasi dan transportasi kepada masyarakat yang kurang mampu yang ingin berobat keluar daerah.
12. Masyarakat sangat berharap agar pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk penghapusan tunggakan BPJS bagi masyarakat menengah ke bawah dengan proses yang tidak begitu rumit.
Baik Agam maupun pejabat dari Biro Kesra, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan mitra Komisi IV satu-persatu memberikan tanggapan atau jawaban atas aspirasi juga pertanyaan audiens.
Usai reses Agam menyatakan akan mengutamakan aspirasi yang merupakan kewenangan mitra Komisi IV terlebih dahulu, karena akan lebih cepat memprosesnya ke mitra.
Disinggung adakah aspirasi yang di luar kewenangan Komisi IV? Seperti kewenangan kabupaten atau pusat, Agam tidak menampik hal itu.
“Ada, seperti tadi pembangunan jalan setapak, itu sebenarnya bukan kewenangan provinsi. Dan yang pekuburan juga lagi dicek kewenangan PU atau Biro Kesra. Setelah dicek nnati, kita bantu sesuai kewenangan Biro Kesra saja,” ungkapnya.
Terkait BPJS PBI yang dinonaktifkan, Agam menjelaskan penonaktivan hampir 79.000 peserta BPJS PBI itu karena devisit anggaran yang terjadi di Pemprov Babel.
“Melalui Komisi IV kami memindahkan anggaran untuk ke Dinas Kesehatan itu sebesar 30 milyar. Pertama untuk menutup devisit (iuran) BPJS tadi dan kedua untuk pembangunan ruangan dan penambahan bad (tempat tidur) di RSUP,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Agam mengatakan ada 60 tenaga honorer yang tidak terdaftar di BKN. namun hal itu sudah difollow up kepada Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Kemudian adanya penambangan timah di depan dan di belakang SMA Negeri 1 Pemali, itu ternyata juga sudah difollow up oleh pihak yang terkait dan berwenang.
“Tadi pihak sekolah sudah menghubungi saya, besok yang bolong itu mau diurug. Mungkin nanti bisa difollow up lagi, supaya bagaimana kegiatan penambangan itu tidak mengganggu proses belajar mengajar,” katanya.
Terkait sarana dan prasarana di sekolah, menurut Agam ada beberapa bangunan sekolah yang memang karena devisit anggaran, banyak kegiatan perbaikan sekolah itu yang dibatalkan prosesnya.
“Insyaa Allah, nanti di tahun 2025 segera dimaksimalkan, salah satunya masalah beasiswa juga untuk masyarakat yang tidak mampu, karena kami ada 17 pokir kemarin,” tuturnya.
Beberapa aspirasi masyarakat akan dibawa ke pusat, karena di pusat itu punya program yang banyak sekali. Sebagai perwakilan DPRD Provinsi, Agam ingin setidaknya mempunyai semacam akses ke kementerian atau lembaga yang punya program tersebut.
“Kita ini punya 3 Anggota DPR RI dan 4 DPD RI, seharusnya yang 7 itu mampu mambawa program itu ke Bangka Belitung yang notabenenya provinsi kecil dengan jumlah penduduk 1,5 juta jiwa. Tapi ada beberapa hal seperti kemarin kita berhasil membawa program yang emang pada saat itu bisa membantu,” bebernya.
“Nah, posisi kita sebagai Anggota DPRD Provinsi ini mungkin bisa menguatkan kembali terkait bagaimana dan program apa yang bisa diturunkan untuk masyarakat yang ada di Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Bangka,” demikian Agam. (Fadhel)
Ini Aspirasi Masyarakat Parit Padang Yang Diterima Agam
