PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam menekan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan strategis yang berbasis data. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, dalam acara rilis berita resmi statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang.
“Data BPS, baik itu bulanan, triwulanan, hingga tahunan, menjadi tolak ukur dan acuan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis, khususnya dalam pengendalian inflasi,” ujar Mie Go.
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Pangkalpinang pada tahun 2023 mengalami kontraksi signifikan, yakni sebesar -2,3%. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah kota sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi pada tahun 2025 agar tidak kembali mengalami inflasi dan tetap selaras dengan perkembangan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurut Mie Go, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah kontribusi dari sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang masih menghadapi tantangan efisiensi dan pengelolaan. Meski begitu, ia menekankan bahwa efisiensi seharusnya tidak menjadi kendala, melainkan pemicu kreativitas dan inovasi.
“Efisiensi jangan dianggap sebagai hambatan, justru karena efisiensi inilah kita terdorong untuk lebih kreatif dan memunculkan inovasi-inovasi baru dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
“Pada prinsipnya, mari kita bersama-sama meningkatkan perekonomian Kota Pangkalpinang melalui kerja sama yang solid,” pungkas Mie Go.
Pemerintah Kota Pangkalpinang pun menyampaikan apresiasi kepada BPS yang secara rutin memberikan data statistik akurat yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan publik.
