BANGKA BARAT – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Barat Tahun 2024 menerima 37 poin rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus, Miyuni Rohantap, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Gedung Mahligai Betason 2 pada Selasa (15/4/2025).
Miyuni menjelaskan bahwa Pansus, yang bekerja sama dengan beberapa kelompok kerja (pokja) di DPRD, telah melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap isi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024.
Beberapa isu yang menjadi sorotan Pansus antara lain penanganan stunting, penguatan peran Inspektorat, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kejelasan pemanfaatan stadion dan sport centre, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Target realisasi PAD belum optimal. Karena itu, perlu ada upaya peningkatan terhadap cakupan wajib pajak guna memaksimalkan capaian PAD,” ujar Miyuni.
DPRD juga mendorong Pemerintah Daerah Bangka Barat untuk mempermudah iklim investasi dan mempercepat proses sertifikasi aset agar status aset menjadi lebih jelas dan tertib secara administrasi.
Masalah penerangan jalan umum (PJU) turut menjadi perhatian. Pansus meminta agar pengawasan serta penyelesaian masalah PJU ditingkatkan, termasuk pengadaan sarana dan prasarana lampu jalan sebagai prioritas.
Selain itu, Pansus menyoroti pentingnya percepatan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Ular dengan menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai.
Tak hanya itu, DPRD juga menyinggung adanya beberapa kegiatan pada tahun 2024 yang belum terbayarkan dan masih menjadi tanggungan, yang berdampak pada keterlambatan pembangunan akibat kendala keuangan daerah.
“Kami berharap Pemerintah Daerah dapat menanggapi seluruh rekomendasi yang telah disampaikan, meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), serta membangun sinergi yang kuat dengan DPRD demi kemajuan Bangka Barat,” tegas Miyuni.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangka Barat Sukirman menyatakan bahwa seluruh rekomendasi, baik yang bersifat administratif maupun substantif, akan diterima dan dikaji secara mendalam sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“Selama tahun 2024, banyak capaian yang telah dirasakan masyarakat. Namun demikian, masih ada kekurangan yang harus segera dibenahi,” ujar Sukirman.
Ia juga mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan, dengan tetap mengedepankan prinsip partisipatif, kolaboratif, serta adaptif terhadap aspirasi masyarakat.
“Pemerintah daerah terus berupaya keras untuk menjalankan program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan bagi masyarakat,” lanjutnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Syamsu, selaku pimpinan rapat, menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan bertujuan sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah daerah.
“Ada puluhan rekomendasi yang kami sampaikan untuk perbaikan ke depan. Harapannya, pemerintah daerah dapat terus bersinergi dan berkembang bersama bupati terpilih, demi kemajuan Bangka Barat,” ujar Badri.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD, perwakilan instansi vertikal, serta para tamu undangan lainnya.
LKPJ Bupati Bangka Barat 2024 Dapatkan 37 Rekomendasi dari DPRD
