BANGKA BARAT – DPRD Kabupaten Bangka Barat gelar Rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 di Gedung Mahligai Betason II, Selasa (15/4/2025) sore.
Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Samsu, Ia menjelaskan DPRD telah membahas serta melaksanakan paripurna LKPJ Bupati Bangka Barat demi masukan dan perbaikan bagi Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.
” Ke depannya kita berharap pemerintah daerah ini bisa tetap bersinergi bisa berkembang dengan Bupati terpilih yang baru, kita berharap daerah ini bisa berkembang, lebih baik dan maju lagi,” tegasnya
Pada kesempatan tersebut, Miyuni Rohantap selaku Ketua Panitia khusus menyampaikan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bangka Barat.
Miyuni menjelaskan Pansus dengan dibantu kelompok kerja yang terdiri dari pokja-pokja yang ada di DPRD, telah membahas dan mengkaji terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bangka Barat tahun anggaran 2024.
1. Penanganan stunting perlu dioptimalkan dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait.
2. Mengoptimalkan penanganan kasus perlindungan anak dan perempuan.
3. Optimalisasi peran inspektorat dalam melakukan pembinaan pengawasan internal seluruh OPD.
4. Perlunya evaluasi dan kajian dalam penempatan dan pemindahan tugas ASN.
S. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai.
6. Adanya kejelasan terhadap pengelolaan dalam pemanfaatan stadion dan sport center.
7. Perlunya peningkatan kinerja SATPO LPP dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah.
8. Peningkatan sinergisitas dalam deteksi dini dan penanggulangan bencana.
9. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
10. Perlu membangun sinergisitas dalam pencegahan pengguna narkoba.
11. Target realisasi PAD yang belum maksimal, sehingga perlu meningkatkan sasaran-sasaran terhadap wajib pajak agar lebih maksimal / optimal dalam menaikan PAD.
12. Harus ada PPNS di bidang perpajakan dalam penegakan perda.
13. Mendorong dan membina koperasi-koperasi untuk menciptkan usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
14. Memaksimalkan lahan pertanian untuk ketahanan pangan berkelanjutan dengan memanfaatkan lahan pertanian yang sudah ada.
15. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui budi daya perikanan berbasis kemitraan.
16. Koordinasi antara perusahaan-perusahaan dan OPD terkait lebih ditingkatkan lagi dalam mempablis bursa kerja / lowongan kerja baik melalui media cetak, elektronik sehingga tujuannya mengurangi angka pengangguran.
17. Meningkatkan investasi daerah melalui pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi yang jelas kepada investor.
18. Sertifikasi asset lebih ditingkatkan agar lebih jelas status asetnya.
19. Pengawasan dan penyelesaian terhadap permasalahan penerangan jalan umum harus ditingkatkan.
20. Pengadaan sarana dan prasarana penerangan lampu jalan lebih Diprioritaskan.
21. Percepatan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Ular.
22. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Pelabuhan Tanjung Ular.
23. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap Perumahan Layak Huni.
24. Masih ada kegiatan tahun 2024 yang belum dibayarkan sampai sekarang (terhutang).
25. Pembangunan di Kabupaten Bangka Barat terhambat karena terkendala keuangan pemerintah daerah.
26. Pelaksanaan realisasi kegiatan APBD jangan dilakukan di akhir tahun / musim penghujan.
27. Perencanaan pengawasan pembangunan untuk lebih ditingkatkan, sehingga hasil dari pengerjaan kegiatan lebih berkualitas.
28. Untuk meningkatkan wisata daerah perlu dilakukan:
a. Kerja sama antar daerah
b. Melibatkan pihak ketiga
29. Agar dinas lebih fokus menggali potensi adat dan budaya, melakukan pembinaan dan mengemas adat dan kebudayaan menjadi suatu yang bernilai ekonomis.
Adapun kegiatan kepariwisataan, Miyuni menyampaikan beberapa masukan dan saran, serta berharap Pemerintah daerah dapat segera menanggapi hal-hal yang telah disampaikan panitia khusus serta mengoptimalkan kinerja OPD dan membangun sinergisitas dengan Lembaga DPRD guna Pembangunan Bangka Barat yang lebih maju.
– Perlu dilakukan bimbingan terhadap desa-desa wisata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
– Belum maksimalnya penataan kabel jaringan provider di seluruh Bangka Barat.
– Lemahnya jaringan provider di beberapa desa.
– Perlunya membuat inovasi aplikasi untuk menunjang pelayanan masyarakat.
– Perlu membangun sinergisitas dan koordinasi yang baik antara Kepala OPD dengan DPRD, agar perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Barat terlaksana dengan baik.
– Perlu membangun sinergisitas dalam menentukan perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah selaku leading sektor dengan seluruh OPD untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan.
– Pemanfaatan dan pengelolaan desain Tapak Tahura Menumbing belum maksimal.
– Perlunya inovasi dalam pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung persampahan.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Bangka Barat, Sukirman, menyebutkan dirinya mewakili seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyampaikan terimakasih kepada DPRD yang telah menindaklanjuti LKPJ Bupati Bangka Barat tahun 2024, dengan memberikan rekomendasi sebagai masukan penting dalam menentukan arah kebijakan dan langkah-langkah pembangunan ke depan.
“Mengenai rekomendasi yang disampaikan, baik yang bersifat administratif maupun substansi terhadap LKPJ Bupati Bangka Barat tahun 2024, kami terima dan akan dipelajari dengan seksama untuk dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan kedepan,” katanya.
“Di mana rekomendasi yang disampaikan DPRD ini merupakan sebuah saran yang sifatnya positif dan konstruktif dalam konteks perbaikan maupun penyempurnaan untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang,” tuturnya.
Pada tahun 2024, Sukirman menyebutkan telah banyak keberhasilan yang telah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun memang masih terdapat banyak kekurangan yang tentunya perlu untuk segera diperbaiki.
“Maka dari itu, mari kita perkuat sinergi dan komitmen bersama, melalui peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan, dengan memperhatikan pula prinsip – prinsip partisipatif dan kolaboratif, seta adaptif terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat,” harapnya.
Sukirman menambahkan, pada prinsipnya pemerintah daerah telah berusaha keras mewujudkan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pelayanan pada masyarakat dengan dukungan instansi terkait.
“Hal inipun tidak luput dari dukungan penuh DPRD selaku mitra pemerintah. Pemerintah juga telah terus meningkatkan kerja sama, koordinasi dan konsolidasi baik secara internal maupun lintas sektoral dengan para pemangku kepentingan yang ada, demi mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah secara signifikan,” pungkasnya. (Adv)
