DPRDHEADLINE

Maryam Gelar Reses di Desa Jada Bahrin

×

Maryam Gelar Reses di Desa Jada Bahrin

Sebarkan artikel ini
Reses Anggota DPRD Provinsi Babel, Maryam, di Desa Jada Bahrin, Sabtu (17/5).

BANGKA – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maryam, menggelar reses Masa Sidang II Tahun 2025 di Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, Sabtu (17/5/2025).

“Alhamdulillah, hari ini kami berkesempatan berkunjung ke Desa Jada Bahrin dalam kegiatan reses. Banyak hal yang kami serap dari penyampaian masyarakat,” ungkapnya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian warga adalah kondisi jalan desa yang dinilai memerlukan perbaikan. Meski bukan kewenangan provinsi, namun Maryam menyatakan akan mengkomunikasikan hal ini kepada instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Bangka.

Selain itu, aspirasi penting lainnya menyangkut keberadaan kebun plasma oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Tata Hamparan Eka Persada.

Kepala Desa Jada Bahrin, Asari, mengungkapkan terdapat surat dari perusahaan terkait plasma, namun hingga kini masyarakat tidak pernah menerima manfaatnya.

“Saya akan mempertanyakan langsung kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta BPN Provinsi Bangka Belitung. Apakah PT Tata Hamparan Eka Persada memiliki dokumen plasma? Karena ini menjadi syarat penting dalam proses perpanjangan HGU mereka,” jelas Maryam menanggapi.

Dalam kegiatan ini turut hadir perwakilan dari beberapa OPD Provinsi Bangka Belitung seperti Bappeda, Biro Kesra dan Dinas Tenaga Kerja.

Maryam menyayangkan ketidakhadiran Dinas Pendidikan yang dianggap penting, mengingat adanya pertanyaan dari masyarakat terkait sektor pendidikan.

“Saya sangat menyayangkan ketidakhadiran Dinas Pendidikan. Reses ini resmi dan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang lengkap langsung dari pihak eksekutif,” ujarnya.

Maryam menekankan, bahwa keterbukaan dan sinergi antara DPRD, eksekutif dan masyarakat sangat penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Bangka Belitung.

“Kami butuh masukan dari masyarakat agar pembangunan tepat sasaran. Tanpa turun langsung ke lapangan, kebijakan yang dibuat bisa meleset dari kebutuhan sebenarnya,” pungkasnya. (inpost.id)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!