BANGKA SELATAN – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka Selatan kembali menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
Fraksi ini menilai kebijakan tersebut kurang sejalan dengan arah kebijakan nasional dan berpotensi menghambat pelaksanaan program strategis, khususnya di sektor ketahanan pangan yang menjadi fokus utama pemerintah pusat.
Anggota Fraksi Gerindra sekaligus Wakil Ketua II DPRD Bangka Selatan, Rusi Sartono, menyampaikan pihaknya mencermati adanya pengurangan atau pengalihan anggaran pada program ketahanan pangan.
Padahal, ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas penting yang sedang didorong oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan menjaga stabilitas pangan nasional.
“Sebagai bentuk protes kami, Fraksi Gerindra menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemkab Bangka Selatan tidak mendukung arah strategis nasional. Ketahanan pangan merupakan isu krusial, apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Mengurangi perhatian terhadap sektor ini adalah langkah yang keliru dan berisiko,” tegas Rusi kepada Mediaqu.id, Jumat (30/5/2025).
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan kejelasan asal-usul dan pemanfaatan anggaran lebih dari Rp70 miliar yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan pada tahun anggaran 2025.
Mereka ingin memastikan dengan transparan apakah anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, atau dana transfer pusat (APBN).
“Kami ingin mengetahui secara jelas dana ketahanan pangan itu berasal dari mana. Jangan sampai ada tumpang tindih program antara pusat dan daerah yang justru membingungkan pelaksana di lapangan. Selain itu, kami ingin memastikan bahwa dana tersebut digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil di masyarakat,” ujar Rusi.
Selain fokus pada sumber anggaran, Fraksi Gerindra juga menyoroti efektivitas pemanfaatan anggaran yang selama ini ada.
Mereka menilai bahwa meskipun bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat cukup besar, namun dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Bangka Selatan masih belum optimal.
“Kami ingin memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan tepat sasaran, bukan hanya terserap secara administratif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar program ketahanan pangan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” tambah Rusi.
Fraksi Gerindra juga mengkritisi capaian program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Selatan pada tahun anggaran 2024.
Ia menilai meskipun pemerintah pusat telah memberikan bantuan yang cukup besar, dampak terhadap kesejahteraan petani di daerah masih kurang terasa signifikan.
“Bantuan memang cukup besar, tapi kalau tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan, hasilnya tentu kurang optimal. Kami berharap ada evaluasi menyeluruh terkait program yang sudah berjalan agar ke depannya bisa lebih baik,” kata Rusi.
Sebagai penutup, Fraksi Gerindra mendesak Pemkab Bangka Selatan untuk mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan.
Rosi mengharapkan agar alokasi dana diarahkan ke sektor-sektor prioritas nasional seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
“Kami berharap Pemkab dapat mengambil langkah yang lebih bijak dan strategis, yang selaras dengan kepentingan nasional serta kebutuhan masyarakat Bangka Selatan. Ketahanan pangan harus tetap menjadi prioritas utama agar kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, dapat terjaga dan meningkat,” pungkasnya. (Yusuf)
Kebijkan Efisiensi Anggaran Pemkab Basel Kembali Jadi Sorotan
