BELITUNG — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, menghadiri dan mengikuti Focus Group Discussion Verifikasi Tahap III Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Pertemuan Pemkab Belitung, Kamis (31/3) kemarin.
Untuk diketahui, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu dari 10 Provinsi yang masuk dalam penilaian tahap III PPD tahun 2022. Penilaian tahap III yang dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Pusat.
PPD 2022 merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada provinsi dan kabupaten / kota, atas prestasi dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Herman Suhadi mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah cukup maksimal.
” DPRD Sebagai lembaga yang menerima aspirasi masyarakat, baik melalui Proposal, Reses untuk menjaring aspirasi masyarakat, kemudian dimasukkan ke dalam SIPD, dan mengadakan pertemuan dengan OPD yang ada di Provinsi Bangka Belitung dalam hal ini Bappeda sebagai dapur yang mengelola itu,” jelasnya.
Ia mencontohkan, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan terlihat ketika melakukan reses, dimana masyarakat menyampaikan aspirasi terkait di bidang pendidikan. Pasalnya, hingga saat ini jumlah ruang belajar atau sekolah tingkat SMA Negeri di Bangka Belitung masih minim.
“Setiap PPDB banyak sekali para orangtua ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah Negeri. Namun alokasi untuk masuk ke sekolah tersebut tidak terpenuhi. Masyarakat terlibat langsung mengusulkan itu, bahkan ada masyarakat yang menghibahkan lahannya untuk membangun sekolah itu,” bebernya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah, mengatakan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mengedepankan harmonisasi perencanaan baik Pusat, Provinsi dan juga Kabupaten / Kota.
“Sudah banyak pembangunan yang telah dilakukan, seperti pada pertanian dan perkebunan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan revitalisasi lahan kritis, sehingga dapat memberikan fungsi dan nilai dengan menjadikan sebagai kawasan untuk ketahanan pangan,” Wagub menjelaskan.
Selain itu, di sektor pariwisata Bangka Belitung memiliki label sepuluh destinasi wisata prioritas, serta Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Kelayang.
“Untuk itu kami menghadirkan formulasi yang kami namakan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional. Sekarang ini keinginan yang luar biasa, semua tahapan-tahapan kita gabung dalam Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional,” terangnya.
Kepala Bappeda Fery Insani menjelaskan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sedang bertransformasi menjadi daerah yang tidak hanya mengandalkan tambang. Pasalnya, Pulau Belitung merupakan salah satu daerah yang difokuskan menjadi daerah pariwisata.
“Inovasi yang dilakukan di Bukit Peramuan sangatlah unik, dan dapat menjadi best practice bagi pengembangan pariwisata. Belitung dapat menjadi role model bagi daerah lain dalam mengembangkan pariwisata dan transformasi ekonomi,” kata dia. (*)
Sumber : Setwan
Keterlibatan Masyarakat Cukup Maksimal
