Pedagang Pasar Belinyu Keluhkan Kebocoran Atap Lapak dan Bau

oleh

BANGKA — Komisi 3 DPRD Kabupaten Bangka, beserta Dinas PUPR Kabupaten Bangka, dan Disperindag Kabupaten Bangka, mendatangi Pasar Baru Belinyu, Senin (17/01) pagi .

Kedatangan mereka, guna melakukan Revitalisasi Pasar.

Pada kunjungan itu, para pejabat itu, mendatangi satu per satu lapak yang disewakan pedangan.

Tak sedikit pedagang, menyambut kedatangan mereka. Para pedangang menyerukan atap dilapak dagang mereka sudah lama bocor.

Ditambah pula, bau busuk yang menyengat, lantaran minimnya saluran pembuangan atau IPAL.

Sumi (50), pedagang yang sudah 8 tahun berjualan mengakui hal itu dihadapan wartawan.

” Dagang disini sudah 8 tahun Bibi, kalau hujan yaa bocor, selama ini udah bertahun-tahun bocor kalau hujan,” ucapnya.

Padahal, Sumi cs mengaku sudah membayar retribusi sebesar Rp. 2 Ribu per sekali berjualan, serta sewa lapak sebesar Rp. 400 Ribu per tahun.

” Kalau retribusi, kita bayar Rp. 2 Ribu setiap jualan, kalau nggak jualan nggak dipungut. Kalau meja nya ini, Rp. 400 Ribu per tahun,” ujarnya.

Sementara, Kenang (55), seorang pedagang bakso dan Ela juga merasakan hal yang sama. Mereka berharap, atap tempat mereka berjualan segera diperbaiki.

” Nah, kebetulan ada Bapak-Bapak ini, kalau hujan yaa bocor lantai ini. Ngeri juga kalau hujan. Kami minta diperbaiki saja atap ini dulu,” ucap mereka berdua.

Sementara dari itu, salah satu pengunjung pasar, yang enggan menyebutkan namanya juga mengungkapkan, kerap kali mencium bau tak sedap saat mengunjungi pasar.

” Bau, itu kan salurannya kayak nya buntu, apalagi bekas-bekas air ikan itu kan,” ucapnya.

Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bangka, Romlan, menanggapi keluhan itu. Selaku Dapil wilayah Kecamatan Belinyu dan Riausilip, dia berjanji akan memperjuangkan perihal itu.

” Makanya keluhan, seperti bau busuk, bocor, kita disini memanggil e Dinas (PUPR, DLH dan Disperindag). In Shaa Allah, kami akan memperjuangkan ini, saya selaku Dapil Belinyu Riausilip, harus memperjuangkan itu. Dan kami akan, mengawal ini anggaran nantinya,” ucap Romlan.

Romlan juga mengatakan, pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas PUPR, DLH dan Disperindag, guna membahas hal itu.

Maka dari itu, kata Romlan, untuk realisasinya, semua ini butuh proses. Karena, kata dia, salah satu prosesnya harus melewati Sistem Pemerintah Daerah, atau SPD.

” Kan sudah saya bilang tadi, kalau anggaran pemerintah biasanya kan 1 tahun. Apalagi ini kan melewati SPD, Sistem Pemerintah Daerah, jadi harus melewati itu,” kata dia. (Randhu)