PANGKALPINANG – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terzalimi melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (24/7/2023)
Kedatangan Aliansi Masyarakat Terzalimi ini ke kantor Dindik Babel untuk menyampaikan aspirasinya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru yang tidak merata.
“Tekad kita untuk memperjuangkan hak anak-anak dalam mendapat pendidikan yang layak di negeri ini pejabat-pejabat tolong perhatikan dan jangan hanya duduk dan memanfaatkan fasilitas saja,” kata Apri Panzupi, salah satu perwakilan pengunjuk rasa dari Bateng yang melakukan orasi dalam aksi tersebut.
Menurut Apri, pendidikan adalah tanggungjawab negara dan Pemprov Babel oleh karenanya Pemerintah harus hadir. Karena masyarakat menunggu jawaban dinas terkait dan meminta Penjabat Gubernur Babel untuk bertanggungjawab kepada anak-anak yang sampai saat ini belum sekolah.
“Saat ini ada 34 anak yang belum sekolah, karena bingung mau sekolah di mana? Di Koba hanya ada 1 SMA Negeri dan 2 SMK Negeri, tidak ada SMA swasta di Koba, hanya ada dua pondok pesantren saja,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data ada 812 siswa-siswi yang lulus SMP di tahun ini, dan SMA/SMK Negeri di Koba mampu menampung 828 siswa.
Namun, lanjut Apri, karena di SMA Negeri 1 Koba kelasnya dikurangi 1, yang sebelumnya ada 8 rombongan belajar menjadi 7 rombel, sehingga tidak semua siswa-siswi dapat tertampung.
“SMA Negeri 1 siap menambah rombel, tapi tidak diizinkan dinas terkait karena akan mempengaruhi sekolah swasta. Sekolah swasta di Koba hanya ada 2 pondok pesantren, tidak mungkin yang non muslim harus masuk ke Ponpes. Kami harap kebijakan dari penjabat gubernur dan dinas pendidikan untuk menyelesaikan persoalan ini,” tutupnya. (Dika)
Almester Gelar Unjuk Rasa di Kantor Dinas Pendidikan
