PANGKALPINANG – Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, mengumpulkan seluruh lurah, camat dan sejumlah OPD terkait untuk rapat terkait rencana aksi 2025.
Dalam rapat itu juga Budi membahas mengenai penambahan penamaan jalan, masalahan persampahan dan evaluasi retribusi.
Budi Utama mengatakan, dalam evaluasi masalahan persampahan, ditemukannya masih ada kebocoran data yang berpotensi untuk retribusi sampah.
Namun, dia belum dapat memastikan terkait data tersebut. Budi pun akan melakukan data berdasarkan by name by address terkait daftar nama retrubusi yang ada di kelurahan, baik melalui satgas smile maupun mobil angkutan sampah milik DLH.
“Misalnya sudah rampung jumlahnya sekian untuk yang rumah tangga, begitu pun sampah restoran, kita akan sesuaikan lagi dengan target yang ditentukan. Kalau seandai lebih memang ada kebocoran di situ,” ucap Budi saat rapat koordinasi di rumah residen wali kota, Jumat (21/12/2024).
Budi menyebutkan, kebocoran data ini harua diubah dan dibentuk regulasi yang tepat. Budi menegaskan, para lurah berkomitmen dalam membantu meningkatkan PAD melalui upaya ini.
Masyarakat pun, kata Budi, dikenakan retribusi sampah yakni Rp15 ribu per rumah tangga dan itu dipungut di setiap rumah.
“Mereka yang tidak ikut retribusi ini membayar sampahnya kemana? Atau sembarangan di jalan, yang nanti akan diangkut juga oleh petugas. Makanya nanti masyarakat tetap membayar retribusi dan diambil oleh petugas,” katanya. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
Antisipasi Potensi Kebocoran Data
