PANGKALPINANG – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, Febri Yanto, mengungkapkan saat ini pemerintah sedang menggalakkan perang dengan judi online dan banyak pemberitaan terkait operasi siber, serangan-serangan siber dan hacker kerap terjadi.
Hal itu diungkapkan Febri dalam sambutannya, pada kegiatan sosialisasikan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, Sub Kegiatan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah di Ruang Pertemuan Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (25/6/2024).
“Kita adalah bagian dari Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk membangun Pangkalpinang lebih baik ke depannya,” ungkap Febri.
Menurut Febri, kejadian-kejadian tersebut adalah resiko apabila menyerahkan urusan ke digital dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
Meski demikian, Febri menegaskan, aplikasi tidak boleh melampaui manusia apalagi mengendalikan manusia.
Dikatakannya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan terkait pola hubungan komunikasi sandi dan kemanan siber.
“Karena masyarakat pasti akan bertanya-tanya terkait serangan siber yang sedang terjadi saat ini. Tentu tugas kita bersama untuk memberikan jawaban dan edukasi ke masyarakat sebenarnya seperti apa yang terjadi,” harapnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini, menyebutkan dengan penguasaan terhadap IT menjadikan dunia akan semakin dekat. Hal-hal yang terjadi dibelahan dunia dalam hitungan detik informasinya dapat diakses.
“Di zaman emodern sejalan dengan berkembangnya teknologi, perlu adanya keamanan informasi. Karena menjadi sangat vital bagi institusi, seiring dengan keterbukaan informasi publik,” kata dia.
Menurutnya, informasi adalah keterangan pernyataan gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai data fakta yang dapat dilihat, didengar dan disajikan baik secara elektronik maupun non elektronik.
Juhaini melanjutkan, perkembangan teknologi yang terintegrasi menyebabkan banyak data terdistribusi melalui jaringan internet, kondisi inilah rentan untuk mereka yang tidak memiliki otoritas.
“Sehingga membutuhkan keamanan agar tidak bocor dan tetap bersifat rahasia, sesuai dengan otoritas masing-masing dalam mengakses informasi tersebut,” jelasnya.
Sosialisasi tersebut menghadirkan Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia sebagai pemateri. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
