PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota Pangkalpinang.
LKPJ tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun 2026 DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (30/3/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza.
Dalam penyampaiannya, Saparudin memaparkan gambaran umum kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025.
Ia menegaskan bahwa LKPJ yang disampaikan bukan sekadar laporan administratif, melainkan gambaran menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025, mulai dari pengelolaan keuangan hingga pelaksanaan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan hampir Rp993 miliar dengan realisasi mencapai lebih dari 93 persen.
Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar 87,62 persen dari total anggaran yang telah disesuaikan.
Di balik angka tersebut, lanjutnya, terdapat berbagai upaya nyata pembangunan di sejumlah sektor.
Pada bidang pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi sekolah terus dilakukan. Sementara di sektor kesehatan, peningkatan layanan terlihat dari pengembangan fasilitas di RSUD Depati Hamzah, termasuk penambahan ruang rawat inap dan laboratorium.
Tak hanya itu, capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Pangkalpinang juga mencapai 99,86 persen, yang menunjukkan hampir seluruh masyarakat telah terjangkau layanan kesehatan.
Di sektor infrastruktur, pembangunan jalan, jaringan air bersih, hingga penanganan rumah tidak layak huni menjadi prioritas.
Sementara di bidang ketertiban umum dan kebencanaan, berbagai upaya penegakan perda serta aksi penyelamatan warga juga terus dilakukan.
Meski demikian, Saparudin mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, di antaranya penurunan nilai investasi serta perlunya peningkatan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.
“Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang, karena diharapkan peningkatan nilai investasi akan berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat,” ungkapnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah terus mendorong inovasi melalui sejumlah program, mulai dari pelatihan kerja, festival ekonomi kreatif, hingga pengelolaan sampah berbasis kolaborasi dengan daerah lain dan sektor swasta.
Berbagai capaian juga berhasil diraih sepanjang 2025, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK serta sejumlah penghargaan di tingkat nasional.
Menutup penyampaiannya, Saparudin menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan daerah.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan masih terdapat berbagai kendala dan tantangan, namun kami berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan guna memajukan Kota Pangkalpinang,” tegasnya. (IP)
Begini Gambaran Umum LKPJ Wali Kota Pangkalpinang
