PANGKALPINANG – Wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi menyatakan, seringnya dilakukan penertiban tambang timah ditakutkan berdampak terhadap banyaknya balita dan ibu menyusui yang kekurangan gizi, lantaran kepala keluarga yang tak bisa menafkahi karena tidak adanya pekerjaan lain.
Hal itu, ia sampaikan karena sering mendapat keluhan dari masyarakat Belitung, yang menggantung kehidupannya dari sektor pertimahan karena sering dirazia pihak berwenang.
“Karena tambang ini bukan cuma perkara legal atau ilegal, bukan cuma urusan hukum, tapi lebih ke pada keberlangsungan hidup masyarakat. Sebagaimana Pak Mahfud MD katakan, hukum yang paling tinggi itu adalah melindungi keberlangsungan hidup manusia,” kata Beliadi, Selasa (19/9/2023).
Menurut Beliadi, masyarakat yang menggantung kehidupannya dari sektor pertimahan. Hanya untuk mempertahankan hidup dari hari ke hari oleh sebagian masyarakat.
“Saya melihat itulah manfaat keberadaan tambang di Babel saat ini bagi sebagian besar masyarakat, kegagalan pemerintah membuka sumber ekonomi baru harus di tanggung oleh masyarakat dengan main sembunyi-sembunyi dengan penegak hukum,” ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap kepada aparat penegak hukum untuk dapat memberikan toleransi terhadap persoalan tambang rakyat, sembari pemerintah menyelesaikan usulan Wilayah Tambang Rakyat yang saat ini sedang berproses.
“Saya mohon kepada sahabat, saudara-saudara saya aparat penegak hukum, terhadap masalah tambang rakyat ini harus ada penegecualian, tolerasi dan pembinaan yang humanis agar masyarakat penambang bisa bekerja mencari nafkah untuk anak istri dan keluarganya. sembari pihak eksekutif berupaya menyelesaikan usulan WPR yang saat ini sedang berproses,” harap Beliadi. (Dika)
Beliadi Khawatir Balita dan Ibu Menyusui Kekurangan Gizi
