JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di daerahnya.
Pada Jumat (24/1/20-25), DPRD Basel melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian Negara untuk menyampaikan aspirasi dan berdiskusi mengenai nasib honorer yang terdaftar di database.
Unsur pimpinan DPRD Bangka Selatan yang terlibat dalam perjuangan ini terdiri dari Wakil Ketua I, Kamarudin dari Partai Demokrat dan Wakil Ketua II, Rusi Sartono dari Partai Gerindra.
Mereka berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi honorer dalam rangka mendapatkan status yang lebih jelas dan tentunya harapan untuk diangkat menjadi PPPK yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Rusi Sartono menjelaskan, kunjungan ke BKN merupakan bagian dari upaya untuk memperjuangkan status dan nasib honorer di wilayahnya.
“Hari ini kami hadir di BKN untuk berdiskusi dan menyampaikan semua aspirasi honorer kami. Kami berharap ada solusi yang baik untuk teman-teman honorer,” ungkapnya.
Hasil pertemuan dengan BKN ini, menurut Rusi, adalah bahwa BKN akan mengakomodasi honorer yang telah terdaftar dalam database BKN.
“Kami hanya berusaha semaksimal mungkin. Untuk hasilnya, kami serahkan kepada yang lebih berwenang. Semoga ada jalan yang baik untuk kita semua,” tambahnya.
Pertemuan ini tidak hanya melibatkan DPRD Bangka Selatan, tetapi juga dihadiri oleh delegasi dari Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah masing-masing daerah.
Dengan adanya pertemuan ini, DPRD Bangka Selatan berharap akan ada solusi yang konkret bagi honorer di wilayah mereka, agar bisa mendapatkan kepastian dalam hal status pekerjaan dan kesejahteraan.
“Para honorer yang telah lama mengabdi berharap, melalui upaya yang terus dilakukan, mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik dalam pengabdian mereka kepada negara,” pungkas Rusi.
Sebelumnya, DPRD Bangka Selatan juga telah melakukan konsultasi dan diskusi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 2 Januari 2025, membahas status honorer di Bangka Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, isu utama yang dibahas adalah terkait dengan penerimaan formasi PPPK, serta status honorer yang belum mendapatkan kejelasan tentang masa depan mereka. (*)
Sumber: mediaqu.id
BKN Janji Akomodir Honorer Yang Masuk Database
