PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Heryawandi, meminta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menindaklanjuti persoalan PT BTM yang melakukan mutasi dan PHK ratusan karyawan RSBT Sungailiat Kabupaten Bangka.
“Carut marut pelayanan kesehatan di Babel ini harus dibenahi. Saya harap ada tindaklanjutnya. Disnaker Babel dan Disnaker Bangka turut menyelesaikan ini,” kata Heryawandi saat menghadiri RDP bersama karyawan dan manajemen PT BTM di ruang Banmus DPRD Babel, Selasa.
Ia menambahkan, ada persoalan lain yang harus dipahami secara utuh. Karena ini dilakukan dalam keadaan darurat, besar pengaruhnya terhadap tenaga kerja di rumah sakit swasta tersebut.
“Kami harap ini tidak terjadi di rumah sakit lainnya karena saya sendiri hampir setiap hari mengurus pasien,” ujarnya.
Anggota DPRD Babel, Aksan Visyawan dari Fraksi PKS mengatakan, persoalan ini dampaknya sudah sangat luar biasa. Karena karyawan kontrak itu punya keluarga, oleh karena itu PT BTM jangan semena-mena.
“Kita minta dari perusahaan apa yang salah itu saja yang dihukum. Misalkan bidang koperasinya atau oknumnya, agar yang tidak salah jangan dihukum. BPJS juga aturan mana yang salahnya? Itu saya minta,” kata dia.
Menurut Aksan, inilah salah satu alasan DPRD Babel tidak pernah setuju dengan UU Cipta kerja, karena menyengsarakan masyarakat kecil, bahkan dari pusat sampai ke bawah juga kami tidak setuju apapun alasannya.
Firmansyah Levi salah satu anggota DPRD Babel dari Fraksi Partai Golkar, juga meminta jika ada kecurangan harus ada pemeriksaan lebih lanjut dan sanksi dari manajemen juga ada agar memberikan efek jera untuk memperbaiki manajemen, sehingga BPJS Kesehatan juga bisa mempertimbangkan lagi kerjasamanya jika ada tindakan tegas dari manajemen perusahaan.
“Kita sepakat ini pidanakan dan dibuktikan secara hukum. Jika ada kegiatan memperkaya diri hingga membuat masyarakat kami dirugikan, ya dilaporkan. Karena ini kesalahan manajemen. Rumah sakit kami hanya ada 4, sedangkan jumlah masyarakat kamu lebih dari 300 orang, jika semuanya down bagaimana,” ujarnya.
Kepala Disnaker Babel, Eliyus Gani, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini, karena untuk mutasi ini ada aroma like dislike. Pihaknya meminta manajemen perusahaan dapat membuat kriteria karyawan yang dimutasi itu agar ada transparansi.
“Kami minta dari manajemen langsung membuat kriteria setiap karyawan yang di mutasi itu karena apa dan karena apa agar ada transparansi dan didaftar karyawan mana yang mau dimutasi dan yang tidak mau,” ujarnya. (Dika)
Carut Marut Pelayanan Kesehatan Harus Dibenahi
