HEADLINEPOST DPRD

Disnaker Diminta Tindaklanjuti Persoalan Mutasi dan PHK Karyawan PT BTM

106
×

Disnaker Diminta Tindaklanjuti Persoalan Mutasi dan PHK Karyawan PT BTM

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aksan Visyawan meminta Disnaker Provinsi Babel menindaklanjuti persoalan PT BTM yang melakukan mutasi dan PHK ratusan karyawan RSBT Sungailiat Bangka.

Menurutnya, persoalan ini dampaknya sudah sangat luar biasa, karena karyawan kontrak itu punya keluarga. Oleh karena itu PT BTM jangan semena-mena.

“Kita minta dari perusahaan apa yang salah itu saja yang dihukum misalkan bidang koperasinya atau oknumnya, agar yang tidak salah jangan dihukum. BPJS juga aturan mana yang salahnya itu saya minta yang minimal bisa,” kata Aksan di DPRD Babel, Selasa (9/1/2024).

Oleh Sebab itu, kata Aksan, salah satu alasan DPRD Babel tidak pernah setuju dengan UU Cipta kerja.

“Karena menyengsarakan masyarakat kecil, bahkan dari pusat sampai ke bawah juga kami tidak setuju, apapun alasannya,” ujarnya.

Senada juga diutarakan Firmansyah Levi, salah satu anggota DPRD Babel dari Fraksi Partai Golkar. Ia juga meminta jika ada kecurangan harus ada pemeriksaan lebih lanjut dan sanksi dari manajemen.

Lanjut Levi, agar ada efek jera untuk memperbaiki manajemen sehingga BPJS Kesehatan juga bisa mempertimbangkan lagi kerja samanya jika ada tindakan tegas dari manajemen perusahaan.

“Kita sepakat ini pidanakan dan dibuktikan secara hukum. Jika ada kegiatan memperkaya diri hingga membuat masyarakat kami dirugikan ya dilaporkan karena ini kesalahan manajemen. Rumah sakit kami hanya ada 4, sedangkan jumlah masyarakat kamu lebih dari 300 orang, jika semuanya down bagaimana,” ujarnya.

Sementara Kepala Disnaker Provinsi Bangka Belitung, Eliyus Gani, mengatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Karena untuk mutasi ini ada aroma like and dislike. Pihaknya meminta manajemen perusahaan dapat membuat kriteria karyawan yang dimutasi itu agar ada transparansi.

“Kami minta dari manajemen langsung membuat kriteria setiap karyawan yang di mutasi itu karena apa dan karena apa agar ada transparansi dan didaftar karyawan mana yang mau dimutasi dan yang tidak mau,” tutupnya. (Dika)