BENGKULU – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, menekankan pentingnya pemerintah daerah dalam mengusulkan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Tugas pemerintah daerah adalah mengusulkan sebanyak mungkin formasi sesuai dengan kebutuhan, dan melakukan upaya lobi kepada pemerintah pusat agar usulan tersebut disetujui,” kata Dempo pada hari Senin, (19/2/24).
Dempo menyoroti bahwa usulan pengadaan ASN oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mencakup kebutuhan daerah yakni hanya sekitar 500-an saja, sementara masih ada ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer yang perlu diakomodir menjadi ASN.
“Karena itu saya meminta agar Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya,” ujar Dempo.
Dempo menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk melakukan pendataan dan memproses kebutuhan tenaga kerja yang sesuai. Hal ini untuk menghindari rekrutmen yang tidak tepat sasaran, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis.
“Kita perlu tenaga teknis yang benar-benar kompeten sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti ahli IT di bidang jaringan, software, dan teknologi digital. Jangan biarkan tenaga teknis hanya menjadi alat untuk merekrut orang yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai,” ungkap Dempo. (Bsi)
Harus Diusulkan Sesuai Kebutuhan Daerah
