BABARHEADLINE

Ini Visi dan Misi Bupati Bangka Barat 2025-2030

×

Ini Visi dan Misi Bupati Bangka Barat 2025-2030

Sebarkan artikel ini
Pidato perdana Bupati Bangka Barat, Markus, Selasa (10/6).

BANGKA BARAT – Bupati Bangka Barat, Markus, menyampaikan visi dan misi kepemimpinan Bangka Barat 2025-2030.

Adapun visi misinya yaitu bermartabat, berkeadilan, makmur, tangguh dan bersahabat guna mewujudkan Bangka Barat menjadi daerah yang berdaya saing memiliki masyarakat yang cerdas inovatif dan religius.

Hal tersebut disampaikan Markus dalam pidato perdananya sebagai Bupati Bangka Barat masa jabatan 2025-2030 pada rapat paripurna di Gedung Mahligai Betason II DPRD Bangka Barat, Selasa (10/6/2025).

Di dalam mewujudkan visi tersebut, kemudian diterjemahkan melalui 5 misi yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pariwisata melalui perbaikan jalan, pengembangan rumah sakit, lembaga pendidikan, terminal, pengembangan pariwisata, sejarah serta kelautan maupun penataan daerah.

2. Meningkatkan investasi dan ekonomi kreatif, UMKM guna menciptakan lapangan pekerjaan serta kesejahteraan masyarakat.

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, kreatif dan berdaya saing tinggi.

4. Melahirkan masyarakat religius, sehat, bahagia, berbudaya, produktif dan peduli terhadap lingkungan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dengan kepemimpinan yang kolaboratif dan inovatif.

Markus juga menjelaskan bahwa visi dan misi tersebut akan dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2025-2030.

“RPJMD yang nanti akan menjabarkan secara jelas dengan tujuan sasaran strategi arah kebijakan pembangunan serta program prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang akan menjadi pedoman di dalam menjalankan roda penyelenggaraan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan,” tuturnya.

Markus juga mengajak seluruh pihak untuk dapat berkontribusi dalam sumbang saran dan masukan di dalam proses penyusunan RPJMD tersebut.

“Keberhasilan roda penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat ditentukan oleh pihak eksekutif saja, namun perlu dukungan serta sinergitas lintas sektor di dalam merumuskan, menjalankan dan mengevaluasi pembangunan secara bersama-sama dengan tujuan untuk kemakmuran masyarakat daerah,” katanya. (inpost.id)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!