Hari Senin, 24 Februari 2025 lalu, Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau (BPI Danantara) melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.
Prabowo meneken Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara.
Dalam pidato peresmian Danantara yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin kemarin, Prabowo menyebutkan dana yang sebelumnya terhambat inefisiensi dan dimakan korupsi akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan dalam 20 lebih proyek-proyek skala nasional, yang sebagiannya ada dalam industrialisasi dan hilirisasi.
Pemerintah menyebut angka hasil efisiensi negara sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun akan dialokasikan ke Danantara untuk menyokong proyek strategis nasional (PSN) di berbagai daerah Indonesia.
Tujuh perusahaan BUMN yang akan menaungi Danantara, mulai dari Pertamina, MIND ID, PLN Persero, Telkom Indonesia, BRI, BNI, dan Bank Mandiri.
Rekam Jejak Pengurus dan Pengawas Danantara
1. Rosan Roeslani, merupakan Menteri Investasi yang merangkap sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 19 Agustus 2024. Jabatan Rosan tersebut tak terlepas dari perannya sebagai Ketua TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu.
Rosan tercatat pernah menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk periode 2015-2020. Ia juga pernah menduduki posisi strategis di sejumlah perusahaan keluarga Bakrie, mulai dari PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal dan PT Bumi Resources.
Selain di perusahaan keluarga Bakrie, ia juga pernah memegang posisi sebagai Presiden Direktur di PT Berau Coal Energy. Hingga pada Oktober 2021, Rosan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.
Saat ini, Rosan tercatat sebagai salah satu pemegang saham sekaligus sebagai Presiden Komisaris di PT Recapital Advisors, perusahaan holding investasi yang menjadi induk usaha Recapital Group. Recapital Group merupakan bisnis multisektoral yang didirikan Roslan bersama Sandiaga Uno.
2. Donny Oskaria merupakan Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara di Kabinet Merah Putih, yang telah menjabat sejak Oktober 2024 lalu.
Selain itu, Donny juga tercatat sebagai pemilik saham di RANS, sebuah badan usaha yang dibentuk pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang berfokus pada platform media sosial, rumah produksi, agensi digital, dan aktivasi komunitas.
Donny sendiri memulai karir di CT Corp milik konglomerat Chairul Tanjung, dan pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia, serta petinggi di Bank Mega, AntaVaya dan Trans Studio Mall.
Hingga 2019, ia menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Indonesia dan Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia dan mendapat kepercayaan dari Joko Widodo menjadi anggota Dewan Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Industri di Komite Ekonomi dan Industri Nasional.
Selain itu, Donny juga merupakan salah satu Dewan Komisaris di Pertamina. Perusahaan BUMN ini terlibat skandal mega korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina, subholding, dan KKS yang terjadi pada periode 2018-2023 dan menyeret nama Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dengan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun.
3. Pandu Patria Sjahrir yang merupakan keponakan dari Luhut Binsar Pandjaitan yang berlatar belakang pengusaha. Pada Pilpres 2024 lalu, Ia menjadi Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran dan pernah menjadi anggota Satgas Omnibus Law. Saat ini, Pandu menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama, perusahaan milik Luhut.
Bekas Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kamar Dagang dan Industri yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penanaman Modal Asosiasi Penanaman Modal Indonesia sejak 2023 ini, juga tercatat sebagai Komisaris Utama di PT Adimitra Baratama Nusantara, anak perusahaan TBS yang memiliki konsesi tambang batubara seluas 2.990 hektar di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Sementara di PT Karya Baru TBS, anak perusahaan TBS Energi Utama, Pandu menjabat sebagai Komisaris. Saham PT Karya Baru TBS dimiliki PT Toba Bara Energi (52%), Energi Baru TBS (48%) sisanya dimiliki TBS Energi Utama. Ketiga perusahaan tersebut juga milik Luhut.
Pandu juga tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris GoTo, perusahaan motor listrik patungan antara PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) dan Gojek, entitas PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).
Di saat yang sama, Pandu juga tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di GoTo Financials (sejak 2021), dan Komisaris di PT Bursa Efek Indonesia (sejak 2020). Ia bahkan duduk sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian di Asosiasi Fintech Indonesia (sejak 2021).
Tidak berhenti di situ, Pandu juga tercatat sebagai Dewan Pengurus Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI-ICMA) periode 2018-2021. Lalu, memegang posisi sebagai Komisaris Utama di PT Sea Group Indonesia dan PT Shopee Indonesia sejak 2017. Ia juga merupakan Komisaris Independen di PT Elang Mahkota Teknologi (sejak 2020) dan Komisaris Utama di PT Perkebunan Kaltim Utama I (sejak 2018).
4. Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas adalah Menteri BUMN sejak 2019 pada kekuasaan Jokowi, dan kembali menduduki posisi yang sama di era kekuasaan Prabowo. Pada Pilpres 2024 lalu, Erick ikut mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Erick yang datang dari latar belakang pebisnis, tercatat memiliki gurita bisnis di berbagai sektor. Ia tercatat sebagai pemilik Mahaka Group, sebuah perusahaan media massa. Anaknya, Mahendra Agakhan Thohir menduduki posisi sebagai Komisaris Utama di Mahaka Group.
Salah satu anak usaha Mahaka, yaitu PT Mahaka Industri Perdana, sebagian sahamnya (23,75%) dimiliki oleh Wishnu Wardhana, pengusaha Indonesia yang menjadi Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Istri Wishnu, Widiyanti Putri kini menjadi Menteri Pariwisata dalam Kabinet Merah Putih Prabowo sejak 21 Oktober 2024.
Afiliasi Erick Thohir juga terkait dengan Garibaldi “Boy” Thohir, kakak kandungnya, melalui perusahaan keluarga Thohir, PT Trinugraha Thohir (TNT) Group. Di perusahaan ini, Erick tercatat sebagai pemegang saham, sementara Boy Thohir selain pemilik saham juga menjabat sebagai direktur.
Pemegang saham lainnya adalah ibu kandung Erick dan Boy, yaitu Edna Thohir. Sementara saudara perempuan mereka, Hireka Vitaya Thohir juga menjabat sebagai komisaris dan pemegang saham.
PT Trinugraha Thohir itu juga tercatat memiliki saham di PT Adaro sebesar 7,8 persen. Boy Thohir menjalankan bisnisnya melalui Adaro Energy Tbk (ADRO), perusahaan yang ia dirikan bersama Edwin Soeryadjaya.
Edwin bersama Sandiaga Uno adalah pendiri PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), perusahaan investasi dan salah satu konglomerat terbesar di indonesia yang didirikan pada tahun 1997. SRTG tercatat sebagai salah satu pemegang saham di ADRO.
Boy Thohir juga memperlebar saya bisnisnya ke GoTo, perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi. Boy memegang posisi sebagai Komisaris, sekaligus salah satu pemegang saham.
GoTo berkongsi dengan TBS Energi Utama (TOBA), perusahaan milik Luhut Binsar Pandjaitan, mendirikan perusahaan motor listrik, dengan brand Electrum.
5. Muliaman Darmansyah Hadad, Wakil Ketua Dewan Pengawas menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Kabinet Merah Putih besutan rezim Prabowo.
Ia bukan orang baru dalam lingkaran pemerintahan, Muliaman telah menduduki jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak 2007. Kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan hingga 2017 dan menjadi Komisaris Independen di PT Bank Syariah Indonesia dan PT Astra independen.
Merujuk data Ditjen AHU Kemenkumham, nama Muliaman D. Hadad tercantum sebagai Komisaris Utama di PT Terra Altilium Berdaya, sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi ekstraksi nikel dan logam lain tanpa limbah dengan tujuan mendukung pasar mobil listrik di Amerika dan Eropa.
PT Terra Altilium ini terafiliasi dengan Altilium Group, sebuah perusahaan yang berfokus pada pasokan nikel, kobalt dan lainnya untuk menggerakan produksi massal baterai kendaraan listrik.
Bukan tanpa noda sepanjang karirnya, ia sempat tersandung kasus Bank Century dan dipanggil serta diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 8 Triliun lebih.
Selain itu, Muliaman sempat kebobolan atas kasus mega kasus yang merugikan negara belasan triliun rupiah. Ia dianggap gagal menjalankan fungsinya dalam mengawasi Jiwasraya ketika menawarkan produk investasi yang keblinger. Kini Muliaman diragukan terkait integritasnya sebagai Dewan Pengawas Danantara.
6. Sri Mulyani, menjadi Anggota Dewan Pengawas merupakan Menteri Keuangan yang menjabat selama tiga periode mulai sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, lalu rezim Joko Widodo, hingga saat ini di bawah kemudi Prabowo Subianto.
Pada 2008, ia mendapat dua jabatan sekaligus, yakni Menteri Keuangan dan Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Jauh sebelum menduduki puncak di Kementerian Keuangan, ia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004). Di balik karirnya yang mentereng, Sri Mulyani pernah mengambil kebijakan yang dianggap terlalu dipaksakan.
Di tengah keadaan Covid-19, ia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2020 yang fokus pada beberapa pengaturan utama mengenai penggunaan barang milik negara demi meningkatkan tingkat produksi atau lifting sektor migas di Indonesia.
Dalam konteks ini, Sri Mulyani menggunakan perangkat fiskal agar dapat mendukung industri migas, mulai dari eksplorasi hingga produksi. Didukung dengan disahkannya UU Cipta Kerja, yang hanya mementingkan para bohir dan pebisnis dibalut dengan segala instrumen agar dapat mendukung industri ekstraktif tetap berjalan.
Selain itu, pemerintah melalui Kemenkeu juga baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 (PMK-12/2025) pada 4 Februari 2025 untuk memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) atas penjualan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai roda empat tertentu.
Juga Kendaraan Bermotor Listrik berbasis baterai bus tertentu dan memperpanjang insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah atas penjualan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (Low Carbon Emission Vehicle atau LCEV) listrik tertentu (hybrid) hingga akhir tahun 2025.
7. Tony Blair yang bernama lengkap Anthony Charles Lynton Blair sebagai Anggota Dewan Pengawas adalah mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007 sekaligus pendiri Tony Blair Institute For Global Change. Ia merupakan konsultan sekaligus Anggota Dewan Penasihat mega proyek IKN (Ibu Kota Nusantara) besutan Joko Widodo.
Blair melalui Tony Blair Institute for Global Change, telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otorita IKN. Ia punya peran strategis dalam memberikan saran dan masukan mengenai pembangunan IKN, dengan fokus pada transformasi digital serta aspek pembangunan.
Kerja sama yang digagas mereka juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara, yaitu Pertamina, yang menghubungkan antara sektor publik dan swasta dalam pengerjaan proyek.
Selain itu, pada April 2024 bekas Presiden Joko Widodo pernah melakukan pertemuan dengan Tony Blair. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, melalui juru bicaranya Jodi Mahardi pada saat itu, mengklaim pertemuan tersebut membahas tentang kesiapan Tony Blair untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan program penyimpanan karbon atau carbon capture storage (CCS). Proyek yang memperpanjang pembongkaran dan pengerukan terhadap batubara.
Salah satu kebijakan Tony Blair sebagai PM Inggris yang kontroversial, kala ia membawa negaranya menjadi penjahat kemanusiaan dengan ikut terlibat dalam invasi Irak bersama Amerika Serikat, yang mana puncak dari perang ini adalah jatuhnya pemerintahan Saddam Husein. Perang ini telah menyebabkan sekitar 461.000 orang tewas. Blair meyakini bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah massal (WMD), ketika ia mengambil keputusan tersebut.
Namun ironisnya, dalam wawancara media mengungkapkan bahwa tidak ditemukan senjata pemusnah massal di negeri 1001 malam itu, hingga akhirnya Tony Blair meminta maaf atas kesalahannya melakukan serangan tersebut.
Konflik Kepentingan di Balik Danantara
Klaim Prabowo yang menyebut kehadiran Danantara untuk masa depan anak dan cucu atau generasi penerus bangsa Indonesia tampak hanya pepesan kosong. Dana jumbo yang dikelola Danantara justru berpotensi dimanfaatkan untuk keuntungan segelintir elit dan pelaku bisnis, rentan dengan korupsi, dan merugikan rakyat.
Indikasi itu setidaknya dilatari oleh beberapa hal berikut:
Pertama, bahwa menurut Prabowo, initial funding atau pendanaan awal Danantara yang diproyeksikan mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp 326,01 triliun itu, akan fokus kepada 20 proyek strategis nasional (PSN). Sejumlah proyek prioritas itu seperti hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, hingga pembangunan pusat data artificial intelligence (AI). Selain itu, Danantara juga akan memprioritaskan proyek kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquaculture, serta energi baru terbarukan.
Rencana penggunaan modal Danantara untuk hilirisasi, terutama di sektor nikel, bauksit, dan tembaga, jelas lebih banyak menguntungkan pelaku bisnis daripada rakyat Indonesia. Hilirisasi nikel, misalnya, mayoritas proyek-proyek smelter yang berstatus PSN di Indonesia berasal dari Tiongkok. Bahkan, teknologi hingga hasil olahan bahan mentah nikel tersebut juga lebih banyak diekspor ke negara tersebut.
Di saat yang sama, harga manufaktur nikel yang dijual ke smelter milik perusahaan China justru jauh lebih rendah dibandingkan harga internasional. Apalagi pasca-pelarangan ekspor menjual nikel, satu-satunya pembeli yang menjual nikel adalah perusahaan smelter yang didominasi China tersebut. Ini belum termasuk dengan berbagai insentif tax holiday dan tax tunjangan yang dinikmati perusahaan asal Tiongkok tersebut yang merugikan rasio pajak.
Kedua, BPI Danantara memiliki payung hukum lewat UU BUMN yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari lalu. Meski terdapat beleid ihwal pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik (Pasal 71 ayat 1) dan BPK berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Pasal 71 ayat 2). Namun, pemeriksaan untuk tujuan tertentu tersebut hanya bisa dilakukan atas permintaan dari DPR (Pasal 71 ayat 3).
Beleid ini justru membuka ruang terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana Danantara tersebut. Hal ini semakin dikuatkan dengan adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengendus dugaan dana tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional mengalir ke kantong aparatur sipil negara hingga politikus selama 2023.
Menurut PPATK sekitar 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan. Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, alias digunakan untuk kepentingan pribadi.
Ketiga, mayoritas pengurus BPI Danantara merupakan pebisnis dan atau memiliki afiliasi dengan bisnis tertentu, salah satunya di sektor sumber daya alam. Rencana pengelolaan dana Danantara untuk hilirisasi sebagai proyek prioritas, tampak hanya akan menguntungkan para pelaku bisnis tersebut, dimana sebagian di antaranya ada di lingkaran kekuasaan Prabowo-Gibran.
Keempat, proyek-proyek yang bersifat strategis (PSN) tersebut diberi banyak kemudahan dan keistimewaan sejak era kekuasaan Jokowi. Sebagian di antaranya termaktub dalam Perpres Nomor 3/2016 dan Instruksi Presiden No 1/2016 yang mencakup (a) pengurusan dan penyelesaian perizinan integratif, sederhana, dan akseleratif, (b) kepastian ketersediaan tanah atau lahan, (c) jaminan pemerintah pusat akan kelancaran pelaksanaan PSN, (d) percepatan dan pendampingan pengadaan barang dan jasa, dan (e) penyelesaian permasalahan hukum yang mengutamakan penyelesaian administratif.
Perlakuan khusus tersebut justru menghilangkan hak veto rakyat, hingga dalam praktiknya memicu perampasan lahan, kekerasan dan kriminalisasi, kerusakan lingkungan, untuk dan atas nama proyek strategis nasional.
Dengan demikian, Danantara sebagai pengelola investasi atau SWF (Sovereign Wealth Fund/SWF) di Indonesia yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar demi tercapainya kesejahteraan nasional, tampak hanya sekadar mimpi di siang bolong.
Struktur pengurus Danantara yang diisi Prabowo dan pra penyokong politiknya pada Pilpres 2024 kemarin, berikut kewenangan besar yang dimiliki pengurus yang tidak diikuti kekuatan regulasi untuk menghambat praktik lancung, akan membayangi pengelolaan Danantara ke depan.
Situasi ini bisa dibaca sebagai indikasi awal Danantara berpotensi sebagai sebatas upaya mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi yang didesain seolah legal, namun tak terlepas dari kepentingan ekonomi-politik rezim Prabowo-Gibran itu sendiri. (*)
Sumber: Jatam
Jatam Bongkar Realita di Balik Danantara
