PANGKALPINANG – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, membuka Forum Rekonsiliasi Iuran Pekerja Penerima Upah Pemerintah Daerah & Evaluasi Penerimaan Iuran Triwulan I Tahun 2024 Provinsi Babel di Ruang Romodong Kantor Gubernur Babel, Jumat (31/5/2024).
Fery mengungkapkan, Jaminan Kesehatan Nasional (merupakan program pemerintah yang telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) Dekade atau sudah 10 tahun.
Dengan segala dinamikanya sebagai bagian dari motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, semua pihak bukan hanya berkewajiban untuk berperan aktif menjalankannya, tapi juga bersama-sama mendukung program ini.
“Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini upaya -upaya mendukung program JKN-KIS telah sangat maksimal dilakukan baik itu di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah khususnya di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah kepesertaan JKN-KIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah terdaftar di Program JKN-KIS mencapai 1.493.468 jiwa atau 99,41%,” ungkap dia.
Dalam pencapaian itu, dikatakannya pemerintah daerah menyadari BPJS Kesehatan juga harus didukung dengan kekuatan finansial yang cukup untuk memberikan Jaminan Pelayanan di fasilitas Kesehatan dengan sangat baik terutama dalam hal pembiayaan klaim yang telah diterima oleh masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.
Selain itu, melalui Forum Rekonsiliasi Iuran ini yang didasari pada Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 dan Permendagri No 70 Tahun 2020 diharapkan terjadinya pemahaman bersama dalam mendukung program JKN-KIS.
Koordinasi untuk menyelesaikan kendala-kendala terkait iuran JKN-KIS, dan partisipasi yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung Program JKN-KIS.
“Saya mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Jajaran di Pemerintah Provinsi, BPJS Kesehatan dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Babel yang telah melakukan kerja sama yang baik terhadap proses penyetoran Iuran Wajib Pemda, maupun pelaporan pembayaran iuran wajib PNS dengan tepat waktu dan tepat jumlah,” tuturnya.
Sementara Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita, dalam paparannya menyampaikan beberapa harapan melalui forum ini yakni mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait penyelesaian kekurangan pembayaran tunjangan profesi guru 1% tahun 2020 sampai dengan 2021.
“Kami juga mengharapkan bantuan dukungan pemerintah program menetapkan PBBU menunggak yang dialihkan kepesertaan menjadi peserta bantuan iuran (PBPU) Pemda disyaratkan terhadap cicilan tunggakan,” ujar dia.
“Dukungan Pemprov Babel untuk menginstruksikan PNS daerah dan PPPK yang masih mempunyai tunggakan iuran JKN untuk mendaftarkan rehab atau membayar iuran, meminta dukungan Pemprov Babel terkait kecukupan anggaran iuran JKN tahun 2024,” kata dia. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
