BANGKA BARAT – Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih, bersama masyarakat dan pemerintah daerah sepakat menolak Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Bangka Barat.
Hal itu ia tegaskan usai rapat dengar pendapat dengan para pengunjuk rasa dari enam kecamatan di Gedung Mahligai Betason 2 Kantor DPRD Bangka Barat, Selasa (2/7/2024).
“Dan kita sepakat bersama seluruh masyarakat dan pemerintah daerah untuk menolak izin HTI yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Dan untuk itu kita akan menindaklanjutinya ke provinsi dan ke Kementerian. Itu hasil dari pertemuan kita bersama masyarakat dan bersama dengan pemerintah daerah,” kata Marudur.
Ditegaskannya, aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa akan ditindaklanjuti bersama Bupati Bangka Barat Sukirman. Pihaknya merekomendasikan kepada Bupati dan Wabup untuk menindaklanjuti ke Pemerintah Provinsi Babel dan pemerintah pusat.
Di samping itu pihaknya bersama pemerintah daerah akan melakukan kajian melibatkan Dinas Kehutanan Pemprov Bangka Belitung terkait data otentik luas wilayah perkebunan masyarakat yang ada di kawasan HTI, sebab hingga saat ini pihaknya belum memiliki ndata tersebut.
“Untuk itu, kita nanti akan membuat tim kecil melalui pemerintah daerah bersama Forkopimda juga untuk menindaklanjuti masalah ini. Kalau secara teknis tidak mungkin kita bisa bahas hari ini kan. Kita hanya mengambil suatu komitmen bersama untuk kita mendukung perjuangan masyarakat yang sudah hadir pada hari ini,” jelasnya.
Selain itu hal ini bisa menurut dia bisa menjadi evaluasi, sejauh ini selama sebelas tahun pihak perusahaan ( PT BRS) sudah memberikan dampak manfaat apa bagi masyarakat Bangka Barat.
“Jadi ini menjadi tema lah untuk kita menindaklanjuti apa yang di pertemuan. Kalau ini tidak kita tindaklanjuti ini tidak akan selesai masalah ini dan kita mau tahu apa masalahnya sebenarnya di!mana,” imbuh Marudur.
“Untuk itu kami karena wewenang DPRD ini kan tidak hanya di bidang teknis, kami hanya untuk mendukung dan sebagai tempat aspirasi masyarakat untuk mengawal,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini pun menegaskan tidak ada muatan politis dalam persoalan ini, selain komitmen bersama memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Ayo sama-sama kita tinggalkan kepentingan-kepentingan kita. Kalau pun isu ini menjadi isu yang lain kita kurang mengerti. Yang penting hari ini DPRD mengangkat isu ini menjadi perjuangan masyarakat,” tutup Marudur. (SK)
Sumber: portaldutaradio.com
