PANGKALPINANG – Pelaksana Tugas Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Heryawandi, menyoroti lambannya evaluasi anggaran APBD Perubahan Tahun 2023 yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.
“APBD Perubahan ini sudah dijalankan fungsinya sejak awal dengan baik dan tepat waktu. Bahkan 2 bulan yang lalu kita sudah selesaikan perubahan ini. Tapi ternyata, baru keluar evaluasi dari Kemendagri,” ungkap Heryawandi di Pangkalpinang, Rabu.
Menurutnya, Evaluasi di badan anggaran dari keseluruhan tidak ada yang terlalu prinsipil, karena ada beberapa hal yang jadi acuan itu sudah jelas dari Kemendagri.
“Cuma memang jadi persoalan justru lamanya proses itu di Kemendagri,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri, badan anggaran pun melakukan rapat terhadap evaluasi. Eksekutif pun akan segera menindaklanjuti dan akan kembali menyampaikannya ke Kemendagri.
“Dan itu kan harus berproses lagi di sana. Dan mudah-mudahan tidak lama. Semoga di dua bulan (akhir Tahun 2023-red) terakhir ini bisa maksimal penggunaannya, itu yang paling krusial. Itu karena waktu,” terangnya.
“Apapun yang kita ingin lakukan perubahan di APBD di akhir tahun itu, bentuknya adalah perubahan. Tidak akan bermakna apa-apa program itu ketika memang tidak bisa dieksekusi oleh eksekutif,” tambahnya.
Heryawandi menjelaskan, adanya beberapa pergeseran anggaran dalam APBD perubahan Tahun 2023. Di antaranya, anggaran untuk pengawasan di inspektorat lalu anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah yang ada yang harus dievaluasi.
“Intinya tidak ada yang krusial di perubahannya, tetapi yang jadi persoalan sendiri justru masalah waktu. Dan menurut informasi dari teman-teman eksekutif, lamanya evaluasi ini tidak hanya terjadi di kita (Babel), tapi hampir di seluruh provinsi. Kami berharap dengan waktu yang tinggal dua bulan ini dapat dilakukan dengan maksimal,” tutupnya. (Dika)
Lambannya Evaluasi APBD Dari Kemendagri Jadi Sorotan
