PANGKALPINANG — Sebagai langkah cepat serta tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait Pengendalian Inflasi Daerah, Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin membuka Rapat Koordinasi Mingguan secara virtual melalui aplikasi zoom, Senin (24/10) malam.
Ridwan menginstruksikan agar Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemprov Babel, dapat menyiapkan presentasi rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023, penggunaan anggaran 2022 yang harus segera diselesaikan, pasar induk dan penggunaan Pelabuhan Perikanan Pantai Baturusa, pariwisata Bangka Belitung, tindak lanjut kunjungan presiden, sentra logistik, dan presentasi inflasi.
Mengenai pariwisata Bangka Belitung, Ridwan mengatakan dirinya pernah menyampaikan kepada para pelaku usaha bahwa Pemprov Babel akan mematangkan masterplan pariwisata Bangka Belitung.
“Jadi nanti, Dinas Pariwisata adakan saja acara, mengundang para pemangku kepentingan dan kementerian, inilah pariwisata yang ingin kita lakukan,” ujarnya.
Sedangkan terkait sentra logistik di bandara eks terminal Depati Amir, Ridwan meminta agar mengundang pihak-pihak terkait seperti Angkasa Pura, Sriwijaya Air dan JNE untuk secepatnya rapat bersama mematangkan rencana.
Ridwan juga mengatakan perlu mengundang Perhubungan Laut, Pelindo, dan ASDP, terkait insfrastruktur pelabuhan sebagai tindak lanjut kunjungan presiden, dan sekaligus melanjutkan diskusi yang sebelumnya telah dilakukan di Bappeda, agar rencana tersebut dapat segera dilaksanakan.
Kemudian terkait kunjungan Presiden, agar pernyataan presiden selama kunjungan ke Bangka Belitung dapat segera dieksekusi. Dia mengatakan akan membuat surat kepada Presiden. Selain berterima kasih, juga membuat catatan. Dengan harapan, Presiden melalui Sekretaris Kabinet yang kemarin mendampingi, dapat meneruskan arahan-arahan itu ke menteri-menteri terkait.
Hal itu dapat dilihat ketika Kemenhub sudah mengirimkan timnya dan Pelindo ke Sadai. Pada saat di Toboali, Presiden juga sudah memerintahkan agar Bupati Bangka Selatan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membangun pasar di Toboali.
“Ini adalah hal yang bagus,” ujarnya.
Beberapa catatan dari perjalanan Presiden ke Bangka Belitung, yang pertama menurut Ridwan adalah harus mengantisipasi jika eksport timah balok dihentikan. Untuk itu, dirinya menginstruksikan Kepala Dinas ESDM Amir Syahbana, untuk mengajak PT Timah dan smelter-smelter swasta untuk berdiskusi.
Dirinya juga meminta Kepala Dinas Perhubungan, Asban Aris untuk memantau pemberian masing-masing 30 unit motor tempel kepada dua kelompok nelayan seperti yang dikatakan Presiden ketika bertemu nelayan di Tanjung Kalian Muntok. Pemberian motor tempel ini ditangani Dinas Kelautan Bangka Barat.
Selain itu, uji operasional yang kurang pada Pelabuhan Tanjung Ular, agar segera diselesaikan jadi bisa diresmikan. Termasuk bagaimana alih kelola Pelabuhan Tanjung Ular dari Kemenhub ke Pemda.
“Presiden Jokowi juga mendorong penuh swasembada pertanian di Bangka Belitung, termasuk usulan kita tentang sapi yang akan segera dieksekusi. Selain itu juga, usulan menaikkan royalti timah. Presiden sudah sampaikan hal ini ke Seskab untuk segera pantau di Menkeu. Dan ini akan kita percepat,” ujarnya.
Di samping itu, mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia, Ridwan menyarankan mengundang LPDP untuk mencari beasiswa, dan usulan ini disambut baik oleh Presiden. Terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dapat memantau penuh.
“Yang harus segera kita lakukan setelah rapat ini adalah, penggunaan anggaran yang masih ada untuk kita selesaikan pada tahun 2022 ini agar maksimal pemanfaatannya,” pungkasnya. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
Mantapkan Poin-Poin Percepatan Pengendalian Inflasi Daerah
