BANGKA – Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika bersama Direktur Stabilisasi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwu Hartono, melakukan kunjungan kerja ke Desa Cengkong Abang, Kabupaten Bangka, Selasa (27/6/23).
Kedatangannya disambut langsung oleh Ketua Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Babel, Maya Suganda Pasaribu beserta Dinas Kesehatan Pemprov Babel, di rumah salah satu warga yang memiliki balita stunting.
Maya menjelaskan, di Provinsi Babel angka stunting hanya turun 0,1% dari 18,6% menjadi 18,5%. Masih jauh untuk mencapai target nasional yakni 14%. Ia pun menjelaskan terkait kategori anak yang dikatakan stunting.
“Untuk stunting itu bukan cuma dilihat dari berat badan, tetapi juga tinggi badannya. Untuk di Desa Cengkong Abang ini memang beda tipis. Misalnya tingginya minimal 100 centi meter, anaknya tingginya 95 centi meter. Walaupun sedikit, tetapi tetap saja itu dikategorikan stunting,” ungkap dia.
Yeka pun menanyakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Maya pun menjawab, untuk menambah tinggi badan tersebut butuh asupan protein yang cukup.
Mendengar hal tersebut, Yeka memanggil Maino untuk menjadikan Provinsi Babel sebagai salah satu daerah yang diakomodir untuk bantuan pangan.
“Saat ini sedang memproses peraturan badan pangan nasional, yakni pertama bantuan pangan untuk anak sekolah. Dua, bantuan pangan untuk wilayah rawan pangan,” ujar Maino.
Dikatakan oleh Maino, dua aturan tersebut tahun ini juga salah satunya akan berfokus pada bantuan untuk daerah rawan pangan termasuk stunting.
Lalu, juga nantinya akan ada bantuan untuk perlengkapan alat sekolah yang dibarengi pemberian susu dan telur.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga sangat berkaitan erat dengan posyandu.
“Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat. Saya nggak tau rincinya berapa masing masing kabupaten? Mudah-mudahan ini bisa menambah untuk kegiatan-kegiatan di Posyandu. Karena nanti pasti kaki-kakinya di lapangan, yaitu kawan kawan posyandu, PKK dan sebagainya,” kata Maino.
Untuk saat ini baru ada di tujuh provinsi, yang mana penerapan program ini rata-rata dilakukan di Jawa. Lalu, untuk selain Jawa ada Sumatera Utara, NTT dan Sulawesi Barat.
Diharapkan, program ini dapat segera berkembang, sehingga Babel akan segera pula diakomodir. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
Masih Jauh Dari Target Nasional
