PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadwalkan rapat lanjutan terkait penolakan masyarakat terhadap aktivitas penambangan pasir laut di perairan Teluk Uber, Kabupaten Bangka.
Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, meminta seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan perusahaan tambang, hadir dalam rapat lanjutan untuk membahas persoalan perizinan serta kesesuaian tata ruang kawasan tersebut.
Hal itu disampaikan Didit saat memimpin Rapat Dengar Pendapat yang membahas aspirasi masyarakat terkait penolakan aktivitas penambangan pasir laut di Teluk Uber, Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Didit juga meminta perwakilan masyarakat, Abun, menyampaikan bukti-bukti penolakan secara tertulis kepada DPRD Babel.
Dokumen tersebut akan menjadi bahan kajian sekaligus dasar penyusunan kronologi persoalan sebelum DPRD menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait.
“Saya minta kepada Pak Abun, sampaikan kepada kami secara tertulis bukti-bukti penolakan. Kita minta bukti dikirim kepada DPRD biar kami kaji. Kita bikin kronologisnya,” kata Didit.
Menurutnya, dokumen tertulis sangat penting agar langkah DPRD dalam menindaklanjuti persoalan tersebut memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Didit mengatakan, DPRD perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi di lapangan untuk memastikan peruntukan kawasan perairan Teluk Uber berdasarkan dokumen tata ruang.
Untuk itu, ia meminta Anggota DPRD Babel Maryam, Nolita, dan Refian turun langsung ke lokasi dengan didampingi dinas terkait serta aparat kepolisian.
“Saya minta besok pagi Ibu Narulita, Ibu Maryam, Pak Refian didampingi dinas-dinas juga ke lapangan. Saya minta Dinas ESDM juga turun. Pak Kapolsek, tolong didampingi teman-teman kami,” ujarnya.
Didit menegaskan, pengecekan lapangan diperlukan untuk mengetahui secara langsung kondisi kawasan sekaligus mencocokkannya dengan dokumen tata ruang yang berlaku.
Ia juga menyoroti ketidakhadiran Camat setempat dalam RDP. Padahal, menurutnya, pemerintah kecamatan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai peruntukan wilayah di kawasan Teluk Uber.
Didit menjelaskan, persoalan tata ruang tersebut juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Karena itu, DPRD Babel akan meminta Pemerintah Kabupaten Bangka ikut terlibat dalam pembahasan berikutnya.
“Kita akan mengundang pihak perusahaan, Dinas Kelautan, dan Pemda Bangka. Tidak boleh lepas tangan. Kita juga akan mengundang camat dan seluruh kepala dinas terkait,” tegasnya.
Minta Aktivitas Didinginkan Sementara
Dalam kesempatan tersebut, Didit mengajak seluruh pihak menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif selama proses penyelesaian persoalan berlangsung.
Ia meminta semua pihak mengedepankan komunikasi dan mencari solusi dengan kepala dingin, sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Didit juga meminta agar aktivitas yang menjadi sumber polemik didinginkan sementara sembari pemerintah dan pihak terkait melakukan kajian serta mencari penyelesaian berdasarkan aturan yang berlaku.
Menurutnya, DPRD tidak ingin mengambil keputusan tanpa terlebih dahulu memastikan dasar hukum, peruntukan ruang, dan dokumen perizinan yang berkaitan dengan aktivitas penambangan tersebut.
“Yakin dan percaya, setiap masalah pasti ada jalan keluar kalau kita menangani dengan hati yang dingin dan tenang. Apalagi teman-teman DPRD sudah menyuarakan aspirasi yang sama dengan yang Bapak-bapak sampaikan,” ungkapnya.
Didit turut menyinggung adanya ruang evaluasi terhadap peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memanfaatkan ruang tersebut untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk kemungkinan penyesuaian kawasan menjadi zona tangkap nelayan.
Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen tata ruang Kabupaten Bangka terlebih dahulu.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara peruntukan kawasan dengan aktivitas pertambangan, DPRD akan meminta penjelasan dari dinas terkait, termasuk Dinas ESDM, DLHK, serta Dinas Kelautan.
Didit juga meminta pemerintah kabupaten tidak menyerahkan seluruh persoalan kepada pemerintah provinsi, mengingat kewenangan dan proses pengusulan tata ruang melibatkan pemerintah kabupaten.
RDP tersebut akhirnya diskors untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan menghadirkan perusahaan tambang, Pemerintah Kabupaten Bangka, camat, serta seluruh OPD terkait.
Didit berharap pertemuan lanjutan dapat menghasilkan kejelasan mengenai status peruntukan kawasan Teluk Uber sekaligus menemukan solusi yang dapat diterima dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan pesisir. (IP)







