PANGKALPINANG – Aliansi Masyarakat Peduli Tambang menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (10/9/2025).
Dalam aksi ini, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pertimahan dan kondisi penambangan rakyat di Babel.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menerima langsung aspirasi tersebut. Ia menilai langkah masyarakat mendatangi DPRD sebagai bentuk kepercayaan rakyat kepada wakilnya.
“Mereka datang ke DPRD berarti masih percaya kepada kita. Harapannya semua pihak, baik gubernur, PT Timah, DPR, maupun Forkopimda bisa duduk satu meja mencari solusi. Kalau tidak, masalah ini sulit diselesaikan,” kata Didit.
Dalam orasinya, Rosidi selaku perwakilan massa membacakan sejumlah desakan, di antaranya:
1. Mendesak eksekutif, legislatif, serta PT Timah Tbk menaikkan harga timah agar lebih berpihak pada rakyat.
2. Mendesak aparat penegak hukum menindak oknum yang menghalangi aktivitas penambangan rakyat yang telah memiliki izin resmi.
3. Menghentikan razia dan tindakan represif terhadap penambangan rakyat kecil.
4. Mendesak Ketua DPRD Babel untuk mendukung dan tidak menghalangi aktivitas penambangan rakyat di wilayah IUP PT Timah yang sudah legal.
5. Mendesak DPRD Babel memberi ultimatum kepada anggota DPD dan DPR RI asal Babel agar peduli terhadap aspirasi masyarakat daerah.
6. Meminta Dirut PT Timah Tbk untuk membersihkan praktik korupsi di internal perusahaan.
7. Menekankan agar keberadaan Satgas Timah tidak membuat masyarakat takut, melainkan memberi rasa tenang bagi penambang.
8. Mendesak pemerintah agar segera memproses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada wilayah yang sudah memiliki WPR, serta mempercepat penetapan wilayah yang belum ada WPR.
Sebagai bentuk keseriusan, perwakilan penambang menyerahkan dokumen berisi tuntutan tersebut kepada DPRD Babel untuk ditindaklanjuti. (inpost.id)
Masyarakat Peduli Tambang Gelar Aksi di DPRD Provinsi
