PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Me Hoa, menyoroti persoalan antrean panjang BBM yang dinilai tidak cukup diselesaikan melalui percepatan distribusi.
Ia meminta pemerintah dan Pertamina mengevaluasi kapasitas penyimpanan, pelayanan SPBU, hingga mekanisme penyaluran BBM.
Hal itu disampaikan Me Hoa dalam rapat dengar pendapat bersama Pertamina dan pemilik SPBU di Kantor DPRD Babel, Kamis (29/10/2026).
Menurut Me Hoa, antrean BBM di Koba, Kabupaten Bangka Tengah, telah mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk orang tua yang kesulitan mengantar anak ke sekolah.
Kondisi tersebut juga menyulitkan pengendara yang hendak bepergian ke Bangka Selatan karena khawatir kehabisan BBM di perjalanan.
“Kalau mau ke Bangka Selatan, mau ke Koba, itu harus mengisi dulu di Pangkalan Baru. Menumpuknya di Pangkalan Baru. Gambling sekali, bahaya sekali bagi kami kalau pergi ke Bangka Selatan dan Koba itu kondisi tidak aman di amper kami,” kata Me Hoa.
Ia mengungkapkan, berdasarkan komunikasi dengan pihak Pertamina, belum ada penambahan kuota BBM untuk Babel.
Langkah yang dilakukan disebut berupa penambahan suplai dan percepatan distribusi.
Menurutnya, kapasitas tangki penyimpanan juga harus menjadi perhatian apabila daerah membutuhkan tambahan pasokan.
“Kalau kita ingin menambah kuota, penampungnya ini juga harus ada, tetapi ini tidak pernah diangkat ke masyarakat kita,” ujarnya.
Me Hoa turut meminta evaluasi terhadap operasional SPBU, khususnya di wilayah Bangka Tengah. Ia menilai keberadaan SPBU yang beroperasi selama 24 jam dapat membantu pengendara, terutama mereka yang melintasi jalur menuju Bangka Selatan.
“Seharusnya SPBU yang di Kabupaten Bangka Tengah itu ada yang dibuka 24 jam. Hari ini saya bertanya, apa saja syarat-syarat membuka 24 jam?” tegasnya.
Selain jam operasional, ia menyoroti peran pengelola SPBU dan petugas nosel dalam mengatur antrean serta mempercepat pelayanan.
Me Hoa meminta adanya keterbukaan terkait stok, kendala operasional, dan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar penyebab antrean bisa diketahui secara jelas.
Ia juga mendorong pemerintah daerah menyusun kajian kebutuhan BBM berdasarkan kondisi di lapangan, termasuk kebutuhan nelayan dan dampak perubahan harga.
Kajian tersebut dapat menjadi dasar bagi gubernur untuk mengajukan penambahan kuota kepada BPH Migas sesuai kewenangannya.
“Saya memohon percepatan penambahan satu tangki besar kepada Bangka Belitung itu dipercepat, minimal di 2027,” katanyya. (IP)
Me Hoa Desak Penambahan Tangki BBM
