Pansus DPRD Babel Panggil Beberapa Pihak

PANGKALPINANG – Panitia Khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar penfdapat terkait polemik yang terjadi antara PT. Foresta Lestari Dwikarya dengan masyarakat Membalong, Kabupaten Belitung.

Ketua Pansus, Aksan Visyawan mengatakan, rapat dengar pendapat hari ini berkaitan dengan data dari masyarakat maupun dari pihak perusahaan.

“Apakah PT Foresta ini menjalankan bisnisnya di Belitung sesuai aturan dari sisi perizinan, plasma? Ini kan agar masyarakat sekitar terakomodir. Mendukung bisnisnya lah lancar sesuai aturan. Nanti juga kita akan panggil lagi mengenai harga,” kata Aksan usai menggelar RDP secara tertutup di ruang Banmus DPRD Babel, Rabu (6/9/2023).

Aksan menambahkan, usai disimpulkan bahwa peran pemerintah provinsi terhadap masyarakat sekitar Foresta ini sangat minim, sehingga membiarkan para petani swadaya menanam sendiri meskipun bibitnya tidak bagus.

“Jual pun kemana tidak berdaya masyarakat inilah sangat penting pansus. Karena tidak berdayanya masyarakat sekitar Foresta, karena tidak mau dibeli oleh Foresta buah sawitnya. Maka ini juga tidak bisa pemerintah membiarkan masyarakat kita menanam sendiri bibitnya, bebas dipanen, mau dibeli oleh pabrik yang dekat itukan menjadi masalah,” ujarnya.

Menurut Aksan, harusnya Pemerintah Provinsi Babel memfasilitasi apa yang terjadi dengan masyarakat Membalong sekarang, bukan dibiarkan.

“Tidak ada alasan apapun peraturan itu akan menyusahkan masyarakat. Jadi peraturan itu dibuat agar semuanya baik-baik, win-win solusian. Jadi petani pun bisa mencari makan dengan baik. Perusahaan bisa berbinis dan usaha dengan baik sesuai aturan,” tegasnya.

Masih kata Aksan, jika lemahnya peran pemerintah dalam pengawasan bisnis ini, sehingga Timbul lah gejolak yang seperti ini.

“Gejolaknya sampai terjadi begini kan semuanya terlibat kasian juga Polda, Polres, DPRD, bahkan banyak yang terkait kan BPN, maka kita coba menyejukkan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Aksan berharap Pemerintah Provinsi Babel cepat memfasilitasi apa yang terjadi dengan masyarakat, sehingga gejolak seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya.

“Kita ingin semua baik-baik bagaimana langkah kedepan tadi adalah pertemuan pengumpulan data ada beberapa sudah dicatat oleh Notulen, untuk nanti kita ambil keputusan memberi rekomendasi kepada pemerintah,” tutup Aksan. (Dika)