BANGKA BARAT – Pemerintah Daerah Bangka Barat tampaknya masih harus bersabar untuk dapat mengelola Pelabuhan Tanjung Ular melalui Badan Usaha Milik Daerah.
Hal itu lantaran hingga saat ini Pemda Bangka Barat masih menunggu persetujuan usulan mendirikan BUMD dari Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, sesuai aturan yang berlaku sekarang ini, suatu badan usaha harus berbentuk perseroan. Dan usulan pendirian perusahaan daerah harus diajukan ke Kemendagri terlebih dahulu, setelah disetujui baru bisa dibahas di DPRD untuk membuat Perda-nya.
“Jadi kan dikarenakan sistem sekarang dia tidak mengcover yang namanya badan usaha, harus pakai perseroan. Dan berdasarkan aturan terbaru untuk sebuah perseroan terutama perusahaan daerah, dia harus diajukan Kemendagri. Setelah itu baru diajukan ke DPRD untuk pembuatan peraturan daerah,” kata BMM di ruang kerjanya, Senin ( 23/10/2023 ).
Menurut dia, saat ini Pemda sudah menyelesaikan tahap pertama di Kemendagri. Kemudian setelah urusan di kementerian kelar, maka pada 2024 mendatang rencana pendirian BUMD sudah bisa dibahas di DPRD Bangka Barat.
“Mudah-mudahan Insya Allah setelah ini selesai tahun 2024 BUMD Bangka Barat sudah bisa diajukan ke DPRD untuk dibuatkan Perda, setelah itu selesai barulah kita bisa melakukan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Ular.
Sementara ( pengelolaan ) dicover dulu oleh KSOP,” ujarnya.
BMM optimis bila pelabuhan tersebut dikelola Pemda, Bangka Barat akan mengalami kemajuan pesat seperti daerah atau wilayah lain yang memiliki pelabuhan, contohnya Singapura, Batam, Surabaya dan Tanjung Priok, Jakarta.
Sebab harapannya Pelabuhan Tanjung Ular tidak sekedar bermain di level Bangka saja, BMM menginginkan bisa merambah ke Sumatera bagian selatan, bahkan lebih luas lagi. Apalagi Pelabuhan Tanjung Ular memiliki keunggulan letak geografis serta bentang alamnya.
“Dan saya sangat yakin ke depan Pelabuhan Tanjung Ular itu bisa menjadi pelabuhan internasional,” cetusnya.
Terkait niat Pemda menggandeng perusahaan – perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, BMM mengatakan pihaknya telah membangun komunikasi dan sambutannya sangat positif, mereka siap bekerja sama untuk mengembangkan Pelabuhan Tanjung Ular, di antaranya PT. GSBL dan Sawindo.
“GSBL dia dari sisi yang lain, pokoknya semuanya sudah. Sawindo sementara kalau tangki minyaknya masih di Pangkalbalam alur masuk pupuk mereka. Tapi pada akhirnya kemudian akan ke Pelabuhan Tanjung Ular,” imbuh Wabup.
“Tapi kalau bicara bisnis Pelabuhan Tanjung Ular itu kan tidak hanya alur masuk kapal saja, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti bisnis air, sampah, BBM, logistik dan sebagainya di situ,” lanjutnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, bila pengelolaan Pelabuhan Tanjung Ular berjalan dengan baik, tentu akan membawa dampak positif bagi Bangka Barat, seperti penyerapan tenaga kerja, PAD meningkat serta perekonomian masyarakat sekitar juga akan meningkat pula. ( SK )
Pemkab Babar Masih Harus Bersabar
