BANGKA BARAT – Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-43 tahun, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kembali menggelar Program Gerakan Pangan Murah di Lapangan Gelora Kecamatan Mentok, pada Rabu tanggal 18 Oktober 2023 mendatang.
Dalam penyelenggaraan GPM kali ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bekerja sama dengan pihak Perum BULOG, ID Food, pedagang / distributor pangan serta para petani dan peternak.
Pelaksanaan GPM merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka pengendalian inflasi.
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu dan meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.
Komoditas yang akan ditawarkan dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat pada kegiatan GPM antara lain beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, telur, cabai, daging beku, bawang merah, bawang putih dan berbagai macam produk unggulan UMKM.
Guna meramaikan kegiatan GPM, beberapa pelayanan publik akan dihadirkan di Lapangan Gelora, antara lain pelayanan kesehatan hewan gratis, pelayanan pajak kendaraan dalam rangka Program Pemutihan (Samsat), servis sepeda motor (Honda), pelayanan perbankan oleh Bank Sumsel Babel serta pelayanan sertifikasi dari Badan Karantina Indonesia Pangkalpinang wilayah kerja Mentok.
Berdasarkan hasil pemantauan harga bahan pokok dan penting di Kabupaten Bangka Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian di awal bulan Oktober 2023, terdapat tiga komoditi penting yang mengalami peningkatan harga cukup signifikan jika dibandingkan dengan harga di akhir bulan September 2023.
Tiga komodoti dimaksud yaitu udang basah, beras dan cabe rawit. Hal tersebut senada dengan paparan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada rapat koordinasi pengendali inflasi, Senin 9 oktober 2023 yang lalu.
Selain pelaksanaan GPM, saat ini Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sedang melaksanakan Bantuan Pangan Tahap II di tahun 2023 untuk 66 desa/kelurahan se-Kabupaten Bangka Barat, melalui program Cadangan Pangan Pemerintah.
Total keluarga penerima manfaat sebanyak 7.489 keluarga. 30 kilogram komoditas beras akan diterima oleh tiap KPM yang disalurkan bertahap dalam tiga bulan yaitu September, Oktober dan November 2023.
Bantuan Pangan Tahap I tahun 2023 sebelumnya telah disalurkan untuk 8.022 KPM pada bulan April, Mei dan Juni.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Soleh, selaku Ketua Harian Tim Pengendali Inflasi Daerah mengapresiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh tim teknis TPID Kabupaten Bangka Barat dan Perum Bulog untuk menyikapi kenaikan harga pangan pokok, khususnya beras yang terjadi di masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi kerja cepat teman-teman TPID Kabupaten Bangka Barat yang telah berupaya mengantisipasi kenaikan harga komoditi bahan pokok dan penting di Kabupaten Bangka Barat, salah satunya dengan bekerja sama dengan Perum Bulog,” ungkap dia, Senin (16/10).
“Semoga melalui kegiatan GPM tanggal 18 Oktober nanti, harga pada komoditi pokok dan penting di Kabupaten Bangka Barat dapat terkendalikan,” sambungnya.
Menurut Soleh, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga telah mendapat bantuan sarana produksi pertanian dari pemerintah pusat untuk pengembangan budidaya cabai dengan luasan ±20 Ha di Desa Tuik, Desa Tebing, Desa Kayu Arang dan Desa Simpang Yul.
Selain itu, bantuan sarana produksi pertanian juga di dapat dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pengembangan budidaya bawang merah dengan penerima manfaat yaitu Poktan Makmur dari Desa Sekar Biru dengan luasan ±1.5 Ha.
Berbagai bantuan itu adalah bentuk upaya dari pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Bangka Barat. Sebagaimana diketahui, komoditas seperti bawang merah dan cabai sangat sering menjadi penyebab inflasi di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Bangka Barat.
Diharapkan dengan adanya program pengembangan budidaya bawang merah dan cabai di Kabupaten Bangka Barat, ke depan kedua komoditas tersebut menjadi lebih terjaga kestabilan harganya.
Saat ini Pemerintah Kabuaten Bangka Barat sedang menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Barat Periode 2025-2045.
Salah satu permasalahan pembangunan yang muncul pada saat pelaksanaan FGD berdasarkan data yang ada adalah terkait permasalahan rendahnya kemandirian pangan.
Isu strategis lainnya yang diangkat dalam penyusunan ranwal RPJPD adalah terkait pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Diharapkan kemandirian pangan dan pengendalian inflasi ini dapat menjadi prioritas bagi daerah, selanjutnya dapat dituangkan ke dalam dokumen perencanaan turunannya yaitu dokumen perencanaan lima tahunan dan dokumen perencanaan satu tahunan, sehingga selanjutnya dapat diimplementasikan ke dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
Pemkab Bangka Barat akan Gelar Gerakan Pangan Murah
