PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna Pembahasan Belanja Daerah Perubahan pada Kamis pekan ini.
Agenda penting ini menyusul selesainya penandatanganan Nota Kesepakatan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun anggaran 2025, Senin (28/7/2025).
Namun, di balik proses penyesuaian anggaran tersebut, DPRD Babel menyoroti kinerja pendapatan daerah yang dinilai belum sesuai target.
“Catatan kita tentu ada beberapa hal, terutama pendapatan yang belum memenuhi target,” ujar Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, usai memimpin rapat paripurna pengesahan KUA-PPAS Perubahan.
Eddy mengingatkan, rendahnya capaian pendapatan akan berimbas pada pelaksanaan belanja pemerintah dan program-program yang menyentuh masyarakat.
Karena itu, ia meminta perhatian serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan realisasi pendapatan.
Selain pendapatan, dewan juga menyoroti temuan-temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun sebelumnya. Eddy menegaskan perlunya tindak lanjut yang konkret terhadap hasil audit tersebut.
“Mungkin juga dibahas di Banggar, bagaimana tindak lanjut atas temuan-temuan LHP BPK kemarin. Ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas,” imbuhnya.
Dalam pembahasan KUA-PPAS sebelumnya, DPRD telah memprioritaskan sejumlah sektor penting, seperti kesehatan dan pendidikan, serta bantuan langsung ke masyarakat, termasuk alat tangkap nelayan dan alat pertanian.
Eddy juga menyoroti rencana pembangunan rumah sakit jantung yang telah masuk dalam tahap perencanaan. Menurutnya, anggaran untuk studi kelayakan (feasibility study/FS) sudah mulai dialokasikan tahun ini.
“In Syaa Allah tahun ini sudah mulai dianggarkan FS-nya. Tapi tentu masih perlu dibahas lebih lanjut apakah rumah sakit ini akan dibangun baru atau pengembangan dari rumah sakit yang ada,” jelas Eddy.
DPRD Babel berharap proses pembahasan PBD Perubahan pekan ini akan berjalan efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Bangka Belitung, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. (inpost.id)
Pendapatan Daerah Jadi Sorotan Dewan
