PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, menyambut baik keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penghapusan tenaga honorer 2023 dibatalkan.
Hal itu sejalan dengan instruksi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, yang memerintahkan untuk mencari jalan tengah.
Namun, jumlah honorer membengkak di seluruh Indonesia, terdata 400 ribu lalu membengkak menjadi 2,3 juta.
“Pertama kita menyambut baik, karena pemerintah tidak jadi menghapus tenaga honorer di 2023. Karena kita ketahui bersama, loker di Babel kurang. Sehingga sebagian masyarakat sangat berharap bisa bekerja menjadi tenaga honorer, baik di provinsi, kota dan kabupaten,” kata Herman, Jumat (14/7/2023)
Politisi PDI Perjuangan ini juga memberikan saran untuk tidak lagi menambah jumlah tenaga honorer, sehingga tidak membebankan APBD.
“Saran juga pemerintah tidak perlu menambah, mengingat APBD kita bisa dipergunakan untuk belanja pembangunan, bukan hanya belanja pegawai. Sehingga belanja pembangunan dapat lebih besar,” kata dia.
Herman juga mengharapkan tenaga honorer saat ini dapat diangkat pemerintah menjadi PPPK atau ASN, sesuai dengan kemampuan dan skil masing-masing setiap tenaga honorer.
“Sebenarnya apabila APBD tidak terbebani, untuk tenaga honorer sangat dibutuhkan. Terutama di bidang kesehatan dan pendidikan seperti guru. Kita tidak anti kalau itu sesuai dengan kebutuhan, baik di bidang lainnya seperti ahli pertanian, pariwisata. Kalau dibutuhkan kenapa tidak,” tutupnya. (Dika)
Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan, Begini Kata Herman Suhadi
