PANGKALPINANG – Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal Zakaria Ali, menanggapi rekomendasi DPRD Provinsi Babel terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2023.
Dikatakan Safrizal, dirinya mengapresiasi dan menyambut baik rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Babel.
Ia menyebutkan, apa yang menjadi rekomendasi dan penyampaian dari DPRD Provinsi Babel sebagai bahan pertimbangan, dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya untuk bisa dilaksanakan.
“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Babel atas catatan-catatan strategisnya. Hal itu sebagai bahan perbaikan dan koreksi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa yang akan datang,” ungkap dia di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Babel, Selasa (30/4).
Dalam rapat paripurna tersebut, terdapat beberapa poin rekomendasi DPRD Provinsi Babel menyangkut realisasi kinerja OPD yang tidak maksimal, serta terdapat beberapa program mendesak yang belum tercapai.
Pada tahun 2023, dijelaskan Safrizal, secara umum program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dan berhasil dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan.
Keberhasilan yang dicapai tersebut merupakan upaya kerja sama dan partisipasi semua komponen pemerintahan daerah, yaitu pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, DPRD dan seluruh lapisan masyarakat lainnya.
“Tentunya dengan kerjasama dan hubungan yang harmonis dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, akan menciptakan pemerintahan yang stabil, dan itu merupakan faktor penting keberlanjutan pembangunan di berbagai level pemerintahan,” tuturnya.
Selain melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi atas LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023, DPRD Provinsi Babel dalam kesempatan itu juga menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Hibah Aset Pemprov Babel kepada Politeknik Manufaktur Negeri Babel. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
Penjabat Gubernur Aapresiasi Rekomendasi DPRD
